Dukungan Kepada Pj Bupati Tapteng Kian Mengalir, LKBH-Sumatera Minta Kepastian

  • Whatsapp
Ket foto : Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum-Sumatera (LKBH-Sumatera), Parlaungan Silalahi, SH

Tapanuli Tengah | Sinarlintasnews.com – Beredarnta Surat edaran Pj Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Yetty Sembiring tentang larangan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat banyak dukungan dari masyarakat dan juga organisasi masyarakat Tapteng.

Seperti halnya Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-S) Parlaungan Silalahi, SH salah satu praktisi Hukum juga turut mendukung keputusan Yetty Sembiring yang mengeluarkan surat edaran bagi para ASN yang melanggar ketentuan Perundang-un dangan

Bacaan Lainnya

Dikatakannya, Dengan adanya surat edaran tersebut, ASN dapat memahami aturan dan Perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan kekondusifan didalam tubuh ASN.

“Dalam hal ini perlu ada ketegasan yang diterapkan ibu Pj, kita melihat selama ini dengan terang-terangan beberapa Oknum ASN itu mengunggah dan juga turut mempromosikan salah satu bakal pasangan calon padahal itu sudah menyalahi aturan yang berlaku, Apa lagi ini ketentuan dari KPU RI sudah di teebitkan, artinya kontestan politik sudah mulai bergulir, jadi disini kita akan mulai mengawal sebagaimana Surat Edaran ibu Pj ini,” ujar Parlaungan Silalahi, Selasa (11/10/22).

Pria yang biasa di sapa “Laung” putra daerah kolang, juga menyatakan, bilamana nantinya ditemukan ASN yang melanggar ketetapan yang bertentangan dengan surat edaran tersebut, Pj Bupati harus bisa membuktikan sanksi kepada ASN tersebut, sehingga tidak terkesan cuap-cuap saja.ataupum membuat masyarakat terbuai dengan aturan.

“Secara pribadi saya sangat mendukung kebijakan ini, karena ini marwah dari ASN, jadi ibu Pj juga harus membuktikan ini nantinya, kalau ada ASN yang melanggar ya harus disanksi, sehingga surat edaran itu tidak sia-sia dan ketegasan dari seorang pemimpin itu juga tetap komitmen, karena apa bila kebijakan itu kita nilai baik dan bermanfaat, sudah pasti kita sangat mendukung,” ungkap Laung

Seperti diketahui, surat edaran Pj Bupati Tapteng Nomor : 800/2532/2022 tentang netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam pemilu tahun 2024 menyebutkan, Sehubungan dengan ditetapkannya peraturan KPU RI No 3 tahun 2022 tentang tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan berdasarkan pada ketentuan Perundang-ungangan yang mengatur tentang kode etik dan perilaku ASN yang harus netral bebas dari intervensi semua golongan partai politik atau tidak memihak atau terhindar dari konflik kepentingan.

A). Memperhatikan ketentuan UU No 5 Tahun 2014 pasal 4 huruf d dan pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa ASN menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, dan pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik.

B). Memperhatikan ketentuan PP No 37 Tahun 2004 pasal 2 ayat (1) dan (2) yang bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik dan pegawai negeri sipil yang menjadi anggota atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

C). Memperhatikan ketentuan surat MENPAN RB No B/71/M.SM.00.00/2017 perihal pelaksanaan netralitas ASN yang menyatakan bahwa;

1). PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

2). PNS dilarang memasang Spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

3). PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

4). PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.

5). PNS dilarang mengunggah menanggapi seperti like, komentar, dan sejenisnya atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon pasangan kepala daerah, visi misi bakal calon ataupun keterkaitan lain dengan bakal calon maupun pasangan calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial.

6). PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan mengikut simbol tangan’/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

7). PNS dilarang menjadi pembicara/sumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Kepada seluruh Kepala Instansi/lembaga dingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah hendaknya memberikan himbauan kepada ASN di Iingkungan unit kerja masing-masing agar menjaga netralitas pada Permilu Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam UU No 5 Tahun 2014 dan PP No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Seluruh ASN hendaknya tidak melakukan/melibatkan diri dalam kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan pada Pemilu Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS

Agar seluruh ASN dingkungan Pemerintah Kebupaten Tapanuli Tengah dapat menjaga iklim kondusif terhadap keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dan berkewajiban menjaga kekompakan keteladanan serta menjadi Perekat persatuan dan kesatuan bangsa/masyarakat.

Bagi ASN yang melanggar ketentuan Perundang-ungangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 diatas, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-ungangan yang berlaku.

Surat edaran tersebut berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformas, Brokrasi Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemihan Umum Nomor 2 Tanun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022 Nomor 246 Tahun 2022 Nomor 30 Tahun 2022. dan Nomor 1447.1/PM. 01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netraitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden.(Jerry).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.