Sinarlintasnews.com | Subulusalam – Beredarnya sejumlah isu persoalan muncul di kubu pemerintah kota Subulussalam mendapat tanggapan serius dari pengamat Hukum Subulussalam Nobuala Halawa, SH, MH, Saptu (23/11/2019).
Pasalnya, akhir-akhir ini timbul persoalan bobolnya KAS daerah hingga 2 miliar, ditambah lagi soal fee 10 miliar untuk pejabat teras dan juga isu CPNS. Bahkan akibat dari beberapa persoalan tersebut membuat Kepala BKD Kota Subulussalam harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Nahkan isu pembuangan hewan peliharaan di sungai Lae Souraya juga menjadi isu hangat mengakibatkan omzet pedagang ikan turun.
“Exsekutif dan legislatif kota Subulussalam harusnya menyelesaikan persoalan ini dengan cepat agar kepercayaan masyarakat itu tidak hilang kepada pemerintah,” katanya.
Dikatakannya, pemerintah juga seharusnya membuat pertemuan mencari solusi atau disekesaikan melalui jalur hukum, sekali gus untuk menjadikan efek jera bagi para penyeleweng jabatan.
Sekretaris DPD PSI Kota Subulussalam mengungkapkan, persoalan yang muncul saat ini di Kota Subulussalam diduga ditunggangi oleh oknum-oknum yang sakit hati akibat hasil pilkada yang lalu, sehingga banyak para pengamat dadakan yang mempolitisir isu-isu ini untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
“Dalam hal ini secara pribadi mendukung masyarakat atau LSM melaporkan persoalan ini dengan membawa bukti-bukti sebagaimana mestinya ke pihak berwajib tidak boleh hanya asumsi-asumsi belaka,” terang Nobuala.
Nobuala juga menghimbau agar saling menjaga etika dalam berpolitik dan berpendapat bukan atas dasar kebencian, kesejahteraan bersama akan bisa berjalan apabila pemerintah dan masyarakat menjalankan dengan baik Hak dan Kewajiban nya masing-masing. (Syahbudin Padang)
