Tepis Informasi Simpang Siur, Pemkab Tapteng Tegaskan Dana Bantuan Belum Dicairkan

TAPANULI TENGAH | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah meminta masyarakat, khususnya calon penerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup), stimulan, bantuan isi hunian, pemulihan ekonomi, serta bantuan rumah rusak, untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar terkait pencairan bantuan. Hingga saat ini, seluruh proses bantuan tersebut masih berada dalam tahapan verifikasi, validasi, dan pengajuan di tingkat pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan penyampaian perkembangan penanganan bantuan pascabencana yang digelar di Tapanuli Tengah, Kamis (11/6/2026).

Baca Juga

6 hari  lalu

Korban Menjerit Keadilan, Terdakwa Penganiayaan Hanya Divonis 4 Bulan dan Tak Ditahan

272 sinarlintas

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten III Setdakab Tapteng Nurjalilah, Kepala Dinas Sosial Mariati Simanullang, Plt Kepala BPBD Tapteng Ardi Ansyah Harahap, SSTP, MM, Ketua Comen Center Siada Faisal Lubis, serta sejumlah anggota tim pendamping.

Dalam kesempatan itu dijelaskan bahwa Pemkab Tapteng terus mengawal proses pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat agar masyarakat yang terdampak dapat segera menerima haknya.

Kepala Dinas Sosial Tapteng, Mariati Simanullang, menjelaskan bahwa untuk bantuan stimulan, pemerintah daerah telah menyelesaikan berbagai tahapan mulai dari pendataan, verifikasi, hingga validasi data penerima.

Baca Juga

2 hari  lalu

Polres Tapteng Mediasi Dugaan KDRT, Pasutri Sepakat Berdamai Demi Anak

607 sinarlintas

Pada tahap pertama, sebanyak 7.062 kepala keluarga (KK) atau 28.279 jiwa telah mendapatkan pencairan bantuan dari Kementerian Sosial.

Sementara untuk tahap kedua, Pemkab Tapteng melalui Dinas Sosial telah mengusulkan sebanyak 14.792 KK atau sekitar 59.838 jiwa kepada Kementerian Sosial dan saat ini masih dalam proses pembahasan di tingkat pusat.

Menurut Mariati, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Sosial, saat ini pemerintah pusat masih melakukan proses penambahan anggaran bersama Kementerian Keuangan sebelum bantuan tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat.

“Perlu kami tegaskan bahwa sampai saat ini belum ada pencairan bantuan stimulan tahap berikutnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ujarnya.

Ia juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, camat, kepala desa, lurah, hingga perangkat pemerintahan lainnya untuk ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan keresahan.

Selain itu, Pemkab Tapteng saat ini juga sedang melakukan proses verifikasi dan validasi data tahap ketiga untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Sementara itu, Ketua Comen Center Siada, Faisal Lubis, menjelaskan bahwa proses pendataan tahap ketiga saat ini telah mencakup lebih dari 20 ribu kepala keluarga dan masih berada pada tahap verifikasi di tingkat kecamatan.

Menurutnya, data yang masuk tidak serta-merta langsung dikirim ke pemerintah pusat, melainkan harus melalui sejumlah tahapan yang ketat untuk menjamin akurasi dan transparansi.

“Data yang masuk terlebih dahulu disinkronkan, diverifikasi, dilakukan perbaikan bila ditemukan kekurangan, kemudian direviu oleh Inspektorat.
Setelah itu diajukan kepada Bupati untuk ditandatangani, dilanjutkan koordinasi dengan Kejaksaan dan Polres sebelum akhirnya diserahkan ke Kementerian Sosial,” jelas Faisal.

Ia menegaskan bahwa proses tersebut membutuhkan waktu karena pemerintah ingin memastikan tidak ada data ganda maupun penerima yang tidak memenuhi syarat.

Faisal juga meminta masyarakat untuk bersabar dan terus memberikan dukungan kepada tim yang bekerja di lapangan agar seluruh tahapan dapat diselesaikan dengan baik.

Di sisi lain, Plt Kepala BPBD Tapteng, Ardiansyah Harahap, menyampaikan bahwa proses pendataan kerusakan rumah akibat bencana juga masih terus berlangsung sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah.

Berdasarkan hasil reviu tahap pertama, tercatat sebanyak 1.098 unit rumah mengalami rusak ringan, 493 unit rusak sedang, dan 641 unit rusak berat.

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim teknis BPBD, jumlah penerima bantuan yang telah ditetapkan sebanyak 2.102 kepala keluarga dengan rincian 1.058 rumah rusak ringan, 459 rumah rusak sedang, dan 585 rumah rusak berat.

“Pendataan dan penilaian rumah rusak masih terus berjalan. Tim teknis tetap turun ke lapangan untuk memastikan kondisi rumah yang diusulkan sesuai dengan fakta sebenarnya,” kata Ardiansyah.

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini pencairan bantuan rumah rusak telah dilakukan kepada 99 kepala keluarga melalui transfer langsung ke rekening penerima di Bank BRI.

Namun pencairan tersebut baru terlaksana di tiga kecamatan karena keterbatasan kapasitas pelaksanaan di lapangan.

“Kami memohon maaf kepada masyarakat yang belum menerima bantuan. Proses ini terus berjalan dan kami berharap masyarakat tetap bersabar sambil menunggu tahapan verifikasi dan validasi selesai,” ujarnya.

Untuk tahap kedua, BPBD Tapteng juga telah mengusulkan sebanyak 17.296 unit rumah dengan rincian 11.534 rumah rusak ringan, 778 rumah rusak sedang, dan 984 rumah rusak berat. Saat ini usulan tersebut masih dalam proses di pemerintah pusat.

Ardiansyah juga meluruskan informasi yang beredar terkait surat dari Bank BRI yang sempat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Menurutnya, surat tersebut bukan pemberitahuan pencairan bantuan sosial, melainkan surat pembukaan rekening bagi calon penerima bantuan rumah rusak ringan dan rusak sedang.

Ia menjelaskan bahwa bantuan yang akan diterima masyarakat nantinya sebesar Rp15 juta untuk kategori rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk kategori rumah rusak sedang.

“Surat dari BRI itu hanya pemberitahuan pembukaan rekening bagi calon penerima bantuan. Jadi bukan surat pencairan bantuan sosial maupun bantuan lainnya sebagaimana yang beredar di masyarakat,” tegasnya.

Pemkab Tapteng berharap masyarakat tetap tenang, tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya, serta aktif berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, Dinas Sosial maupun BPBD apabila membutuhkan informasi resmi terkait program bantuan yang sedang berjalan. (Jerry)