Bupati Tapteng Masinton Pasaribu Ajak Stakeholder Hadapi Illegal Fishing

  • Whatsapp
Foto: Bupati dan wakil Bupati Tapanuli Tengah foto bersama dengan Danlanal Sibolga, Kepala PSDKP Lampulo Aceh, Kepala PPN Sibolga, Kepala Syahbandar PPN Sibolga, Kadis Kelautan Kabupaten Tapanuli Tengah, Mewakili Kadis Kelautan Provinsi Sumatera Utara, Ketua HNSI Sumatera Utara, Ketua HNSI Kabupaten Tapanuli Tengah, Ketua KNTM Sibolga-Tapanuli Tengah, dan juga para Perwakilan Nelayan usai diskusi menghadapi ilegel fishing di perairan laut Tapteng.

Tapanuli Tengah-Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah gerak cepat menindaklanjuti keluhan para nelayan tradisional terkait maraknya Ilegal Fishing. Bupati dengan mengajak Stakeholder menghadapi Praktek Illegal Fishing yang terjadi di Perairan Kabupaten Tapanuli Tengah. Membahas tentang Underported and Unregulated (IUU) Fishing dilaksanakan di Ruang Rapat Cendrawasih Kantor Bupati Tapanuli Tengah, pada hari Selasa (17/06/2025).

Upaya pemberantasan Ilegel Fishing tersebut, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu mengundang Danlanal Sibolga, Kepala PSDKP Lampulo Aceh, Kepala PPN Sibolga, Kepala Syahbandar PPN Sibolga, Kadis Kelautan Kabupaten Tapanuli Tengah, Mewakili Kadis Kelautan Provinsi Sumatera Utara, Ketua HNSI Sumatera Utara, Ketua HNSI Kabupaten Tapanuli Tengah, Ketua KNTM Sibolga-Tapanuli Tengah, dan juga para Perwakilan Nelayan.

“Hari ini kita hadir untuk melakukan diskusi ataupun koordinasi karena adanya tindakan Illegal Fishing yang sudah terjadi sejak lama di area perairan Kabupaten Tapanuli Tengah baik itu Pukat Trawl, bom ikan dan ada istilahnya air emas, dengan kejadian ini seakan-akan Pemerintah tidak hadir di tengah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,” Kata BUpati Tapteng Masinton Pasaribu.

Bupati menjelaskan, Pemerintah Daerah hanya memiliki kewenangan dan hak untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lainnya baik vertikal maupun dengan pihak-pihak Kementerian Pusat sehingga kegiatan ini terlaksana untuk mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh masyarakat sehingga masyarakat merasa pemerintah hadir dalam permasalahan tersebut.

“Dengan kehadiran Pemerintah dan Negara maka akan meminimalisir tindakan Illegal Fishing ini. Makanya kita sebagai Pemerintah harus hadir dan stakeholder terkait, agar tindakan konflik yang terjadi masa lampau tidak terulang kembali, maka harus kita antisipasi bersama sama sejak dini,” ujarnya.

Masinton mengajak Stakeholder untuk bersama-sama menjalankan tugas masing-masing menjaga perairan dari ilegel fishing.  pemerintah harus tegas dalam melakukan tindakan.

“Meski kapalnya punya Izin tetapi Areal tangkapnya tidak sesuai maka ini juga Illegal Fishing. Kita harus bersama sama melawan tindakan para mafia Illegal Fishing ini. Negara tidak Boleh kalah melawan para mafia ini. Karena yang dirugikan tidak hanya para nelayan saja, tetapi Ekosistem laut kita juga rusak akibat tindakan ilegal ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Sabahar Hairi Simanjuntak perwakilan nelayan dari Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat menyatakan, keberadaan ilegel fishing sudah membuat mereka sangat resah. tidak sedikit keruygian yang mereka alami.

“kami nelayan kecil ini sekarang sudah menjerit dan kerugian besar akibat Ilegal Fishing ini. Rumpon  yang kami pasang untuk mendapatkan ikan, tetapi itu semua sudah rusak karena tindakan ilegal ini. Bagaimana kami menghidupi keluarga kalau ikan yang ditangkap tidak ada,” keluhnya kepada Bupati. (Jerry).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *