x

Ikuti Entry Meeting BPK, Wakil Bupati Tapteng Ingatkan OPD Transparan Laporkan Keuangan

waktu baca 2 menit
Kamis, 19 Feb 2026 18:36 sinarlintas

Tapanuli Tengah | Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Mahmud Efendi mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Hal itu disampaikan Mahmud Efendi saat mengikuti Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan Pemerintah Daerah se-Sumatera Utara Tahun 2026 yang digelar secara daring di Ruang Rapat Cendrawasih, Kamis (19/2/2026).

Kegiatan Entry Meeting tersebut menjadi langkah awal pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama 28 hari, terhitung sejak 18 Februari hingga 17 Maret 2026.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan agar seluruh OPD mengikuti mekanisme pemeriksaan yang telah dipaparkan oleh tim BPK RI dan mempersiapkan seluruh dokumen pendukung secara serius.

“Kita tadi sama-sama sudah mendengar bagaimana mekanisme pelaksanaan pemeriksaan dari tim yang hadir di Tapanuli Tengah. Untuk itu kami mengingatkan seluruh OPD agar mengikuti apa yang sudah disampaikan dan dipaparkan dengan jelas,” kata Mahmud Efendi.

Ia menambahkan, penyusunan laporan yang baik dan benar akan membantu tim pemeriksa dalam menjalankan tugasnya, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.

“Bagaimana kita melaksanakan pemeriksaan ataupun membuat laporan-laporan dengan sungguh-sungguh. Dengan kita membuat laporan tersebut, tentunya ini sudah membantu tim pemeriksaan yang akan melaksanakan pemeriksaan kepada kita,” ujarnya.

Mahmud Efendi juga meminta seluruh OPD menggunakan anggaran secara tepat dan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan yang dapat mencoreng citra pemerintah daerah.

“Saya mengajak kita semua agar betul-betul dalam bekerja menempatkan porsi anggaran dengan baik dan benar. Jangan sampai ada hal-hal yang merusak sistem pemerintahan kita dengan perbuatan yang dapat mencoreng citra Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, menyampaikan bahwa audit yang dilakukan bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Ia berharap melalui pemeriksaan tersebut berbagai risiko dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diminimalisasi.
“Harapan kami risikonya bisa termitigasi, temuannya kalau tidak bisa hilang minimal berkurang,” kata Paula.

Turut hadir dalam kegiatan itu para Staf Ahli dan Asisten Setdakab Tapteng, Inspektur Tapteng, Kadis PUPR Tapteng, Plt Kadis Kesehatan Tapteng, perwakilan Dinas Pendidikan Tapteng, serta Tim BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.(Jerry).

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA
x
x