Jakarta – Dalam upaya memperjuangkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, yang dipimpin oleh Askolani, di Lantai 9 Gedung Radius Prawiro, Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas isu penting terkait dana perimbangan dan transfer ke daerah, yang belakangan mengalami pengurangan atau efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Dalam pertemuan itu, Bupati Masinton bersama Dirjen Askolani berdiskusi secara mendalam mengenai strategi efisiensi, akuntabilitas, serta optimalisasi penggunaan dana transfer agar pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Meski terjadi penyesuaian anggaran, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana yang diterima Tapanuli Tengah digunakan seefisien mungkin, dengan fokus pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Bupati Masinton usai pertemuan.
Dirjen Perimbangan Keuangan, Askolani, menyambut baik langkah proaktif Pemkab Tapanuli Tengah dalam menjaga transparansi dan efektivitas pengelolaan dana transfer. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan efisiensi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan yang lebih baik.
Pertemuan tersebut juga menyoroti perlunya perencanaan pembangunan yang berbasis data dan hasil, sehingga dana yang diterima daerah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
Melalui kunjungan ini, Bupati Masinton Pasaribu menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Tapanuli Tengah di tingkat nasional, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan pembangunan.
“Tapanuli Tengah harus naik kelas, tidak hanya dalam pembangunan fisik, tapi juga dalam tata kelola keuangan dan pelayanan publik yang lebih profesional dan berkeadilan,” tegasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya nyata Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tetap berkelanjutan dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Tapteng. (Red).
