Tapanuli Tengah | Sinarlintasnews.com – Mengejutkan…!!! Utang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dimasa kepemimpinan Bupati terdahulu, Bakhtiar Ahmad Sibarani belum dilunasi.
Utang piutang tersebut diketahui dari hasil laporan APBD akhir tahun melalui pres rilis Pj Bupati Tapanuli Tengah, Dr. Sugeng Riyanta pada Senin (1/1/2024), Dalam selembaran pres rilis tersebut terdapat pembayaran pembiayaan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Hutang pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp.6.334.049.173,00.
“Pinjaman tersebut dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021 di era Pemerintahan Bupati Bakhtiar Ahmad Sibarani sebesar Rp.69.956.450.000,”
Hal tersebut terungkap, dimana diketahui sebelumnya tertanggal 12 Desember 2023 Pemkab Tapteng mengalami defisit sebesar 43 Miliar, sebagaimana di sampikan Pj Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta dalam kata sambitannya saat menghadiri kegiatan sosialisasi deteksi dan pencegahan dini potensi ancaman dan gangguan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023 di Pia Hotel Pandan, pada hari Jum’at (15/12/23).
Kondisi tersebut membuat Sugeng Riyanta melakukan kerja keras untuk memulihkan ekonomi. Ter tanggal 28 Desember 2023, Kepala BPKPAD Tapteng, Basyri Nasution sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan konferensi pers terkait keuangan Pemkab Tapteng Tahun 2023 Surplus 13,4 M.
Meski sudah surplus 13,4 miliar dari defisit sebelumnya hingga 43 miliar, Pencapaian tersebut tidak membuat Dr. Sugeng Riyanta yang dilantik pada 15 November 2023 sebagai Pj Bupati Tapteng menyerah, hingga pada akhir tahun 2023 tepat di tanggal 3 Desember 2023, Kas APBD Tapteng surplus hingga 64 Miliar.
Soal utang tersebut pun sontak menjadi pembicaraan hangat masyarakat, dan menimbulkan sejumlah pertanyaan, uang tersebut dipergunakan untuk apa.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pj Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Dr. Sugeng Riyanto menyampaikan APBD per tanggal 31 Desember 2023 surplus 64 M. Dimana sebelumnya dinyatakan defisit sebesar 43 M, ditanggal 28 Desember 2023 Surplus 13,4 M, Per tanggal 31 Desember 2023 kembali surplus menjadi 64 M.
Hal yersebut disampaikan langsung oleh PJ bupati melalui rilis pers yang diterima Sinarlintasnews.com pada senin 1Januari 2024, dalam rilis tersebut juga PJ Bupati sekaligus menyampaikan Selamat tahun baru 2024.
Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Mengawali tahun 2024, kami ingin menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan APBD TA 2023, sebagai berikut;
1. Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.174.680.702.142,14 atau sebesar 97,38% dari target sebesar Rp.1.206.236.216.506,00 dengan perincian sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.75.204.501.161,14 atau sebesar 81,61% dari target sebesar Rp.92.145.878.412,00
b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah Rp.1.094.328.676.315,00 atau sebesar 99,95% dari target sebesar Rp.1.098.820.059.097,00.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.5.147.524.666,00 atau sebesar 33,71% dari target sebesar Rp.15.270.279.000,00.
2. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.1.086.505.391.686,30 atau sebesar 87,80% dari target sebesar Rp.1.237.510.716.206,00.
3. Pengeluaran pembiayaan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Hutang pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp.6.334.049.173,00. Pinjaman tersebut dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021 di era Pemerintahan Bupati Bakhtiar Ahmad Sibarani sebesar Rp.69.956.450.000.
4. Saldo KAS (Surplus Anggaran) per 31 Desember 2023 sebesar Rp.64.059.153.259,82.
Capaian kinerja positif APBD Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2023, dengan surplus anggaran sebesar Rp.64.059.153.259,82, dapat diwujudkan berkat kerja sama segenap Stakeholder Pemerintahan dengan mengedepankan prinsip kolaboratif, koordinatif, dan mengesampingkan ego sektoral. Semua stakeholder bergerak dalam satu komando dengan fokus utama untuk menyelamatkan APBD guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kinerja APBD TA 2023 yang mencatat surplus sebesar Rp.64.059.153.259,82, kiranya patut disyukuri bersama, mengingat bahwa sebelumnya pada tanggal 12 Desember 2023 APBD TA 2023 diproyeksikan akan mengalami defisit sebesar Rp. 43.439.508.893,00.
Guna memperbaiki kinerja APBD TA 2023 dan dalam rangka menghindari trend pertumbuh ekonomi yang negatif, kami telah melakukan langkah dan kebijakan sebagai bentuk mitigasi resiko sebagai berikut :
1. Penghematan belanja rutin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diluar Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, yang bersifat seremoni dan tidak urgen sebesar Rp.18.570.288.106,-
2. Melakukan pengetatan syarat dan prosedur pencairan Ganti Uang (GU) yang diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, sehingga berhasil mengamankan APBD dari belanja yang berpotensi menyimpang, sebesar Rp.21.280.000.000,- dengan perincian sebagai berikut;
a. Dinas Pekerjaan Umum Rp.1.780.000.000,-
b. Dinas Pendidikan Rp.11.500.000.000,-
c. Dinas Kesehatan Rp.8.000.000.000,-
3. Penggunaan penerimaan DAU yang ditentukan yaitu Pos Gaji PPPK sebesar Rp.13.838.429.017,-
4. Penggunaan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Rp.3.168.424.000,-
5. Optimalisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Pusat, Dana Perimbangan Provinsi, DBH Sawit.
Demikian disampaikan, atas kerja sama semua pihak disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.
Selain itu, Wakajati Bangka Belitung ini juga kembali menegaskan agar jajaran ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Tapanuli Tengah tetap bertindak netral, tidak terlibat dukung mendukung terhadap partai politik, golongan dan kepentingan tertentu yang berkembang di masyarakat.
“Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 yang merupakan kepentingan nasional, wajib disukseskan bersama-sama,” Tegas Pj.
Dikatakannya, Tahun 2023 telah dilalui dengan baik walaupun diwarnai dengan tingginya dinamika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya diwarnai dengan meningkatnya suhu politik daerah menjelang Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilukada yang akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024. Berkat kokohnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup segenap warga negara, dinamika politik dan pemerintahan yang tinggi tersebut, dapat dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik dimasyarakat.
“Kami berharap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan situasi politik serta birokrasi pemerintahan pada tahun 2024 dapat berjalan dengan lebih baik, damai, kondusif dan terkendali sehingga dapat menopang terlaksananya Pemilu serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan Luber, Jurdil dan Damai,” Kata Pj Bupati.
Pj Bupati menekankan, Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya Pemilu tahun 2024 yang kredibel, damai dan membahagiakan.
“Bagi siapapun yang melanggar prinsip-prinsip Netralitas ASN, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pungkasnya. (Jerry).
