Demi Menjaga Kekondusifan, Masyarakat Pendukung Pj Bupati Tapteng, Undur Jadwal Aksi

  • Whatsapp
Foto : Aliansi Pemuda dan Masyarakat Tapanuli Tengah Saat menyampaikan pengunduran jadwal aksi
Foto : Aliansi Pemuda dan Masyarakat Tapanuli Tengah Saat menyampaikan pengunduran jadwal aksi

Sibolga | Sinarlintasnews.com – Massa Pendukung Pj Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Dr. Sugeng Rianta, SH. MH mengundurkan jadwal aksi turun kejalan demi menjaga kenyamanan dan Kekondusifan masyarakat khususnya Kabupaten Tapanuli Tengah.

“Kami ingin menyampaikan bahwa aksi demo yang rencananya digelar pada tanggal 27 Desember 2023, kemudian diundur jadi tanggal 28 Desember 2023, kami tunda sampai waktu yang tidak ditentukan,” kata penanggung jawab aksi, Raju Firmanda Hutagalung, dalam konferensi pers, Selasa sore (26/12/2023).

Bacaan Lainnya

Raju Firmanda Hutagalung menjelaskan, hal yang mendasari penundaan aksi karena adanya potensi dan upaya oknum tertentu untuk memecah belah situasi kekondusifan di Kabupaten Tapteng.

Untuk menghindari hal itu, Aliansi Pemuda dan Masyarakat Tapanuli Tengah Berdaulat yang terdiri dari DPD KNPI Tapteng, Gempur, Sukamas, MKGR, SOKSI, Kosgoro, Pemuda Pancasila, SBSI 1992, BKPRMI, Kader HMI, Poda Nauli, dan Imajawara bermusyawarah dan bermufakat. Hasilnya aksi ditunda.

“Kami paham betul bagaimana perasaan masyarakat Tapteng hari ini, tentu kami yakin semangat api perjuangan itu tidak akan padam. Kami yakin, ini merupakan salah satu tanda yang baik untuk kita, mengalah untuk menang adalah jalan perjuangan yang sedang kita tempuh,” katanya.

Mereka percaya bahwa Pj Bupati Tapteng Sugeng Riyanta mampu memimpin Tapteng dengan penuh integritas dan bertanggung jawab.

“Kita juga sangat percaya, pesan-pesan dukungan kita dari aliansi akan tersampaikan. Pertama, mendukung penuh Pj Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta menjalankan kepemimpinan di Tapanuli Tengah,” katanya.

Kedua, mendukung penuh penuntasan dugaan pungli dana BOK dan Jaspel Nakes di Dinas Kesehatan agar proses hukumnya dapat dipercepat. Ketiga, meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pungli di setiap dinas Pemkab Tapteng.

“Keempat, mempertanyakan status hukum oknum Ketua DPRD Tapteng, Khairul Kiyedi Pasaribu, soal kasus ilegal loging 2012. Kelima, meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas laporan-laporan dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Tapanuli Tengah,” katanya.

Dijelaskan, semangat perjuangan ini harus diteruskan, pesan-pesan perjuangan harus tersampaikan ke setiap desa, kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Tapteng, agar berteman dengan keberanian.

“Karena kita berada di ambang pintu kemerdekaan di Tapteng. Tidak ada lagi rasa takut di dalam diri kita. Sampaikan kepada masyarakat, bahwa hari ini sudah ada tanda-tanda di mana rezim yang terus melakukan penzoliman akan segera berakhir,” katanya.(Jerry).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *