Tapanuli Tengah | Sinarlintasnewa.com – Langkah pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) sekaligus melarang segala aktivitasnya mendapat dukungan penuh dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Pemuda Karya (IPK) di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Menurut Ketua DPD IPK Kabupaten Tapanuli Tengah, Sabar Tinambunan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Menkum HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang melarang FPI beserta segala simbol, atribut dan aktivitasnya merupakan bukti kehadiran negara dalam mempertahankan kepentingannya sesuai konstitusi.
“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh keputusan pemerintah dalam mengambil keputusan pembubaran FPI dan pelarangan kegiatannya. semua pihak harus taat pada hukum. tidak boleh seenaknya. Maka ketika negara melakukan kewajibannya menegakkan hukum, semua rakyat harus Indonesia mendukungnya,” ungkap Sabar, Kamis (31/12/2020).
Sabar mengungkapkan, Negara Indonesia mempunyai legitimasi dan alasan yang konstitusional untuk mengeluarkan keputusan terkait FPI demi melindungi kepentingan Negara. Sehingga ketegasan pemerintahan melarang FPI beserta aktivitasnya dalam rangka penegakan hukum akan menjadi catatan sejarah yang positif.
“ Kehidupan berbangsa telah menjadi kesepakatan seluruh warga negara Indonesia sejak dahulu. Prinsip ini sudah sejak awal menjadi penjaga sekaligus pemersatu dari keberagaman yang memang hidup diantara warga negara selama ini. Sehingga ketika ada individu atau sekelompok orang yang berusaha merusak keberagaman yang selama ini hidup dengan baik, dan bahkan berusaha berada di atas hukum negara, maka itu sama saja dengan berusaha merusak fondasi bernegara yang sudah disepakati bersama hingga saat ini,” tegasnya.
Selain itu, Sabar Tinambunan juga mengajak Seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya anak-anak muda yang telanjur bergabung dengan FPI bisa berkarya dengan cara yang benar sesuai aturan hukum yang ada, bermanfaat bagi diri sendiri, lingkungannya, masyarakat, dan negaranya, serta menjadi pribadi yang lebih toleran dan inklusif.
“Apa yang dilakukan pemerintah sudah menjadi keputusan yang sangat baik, untuk itu mari kita dukung bersama. Mari kita sama sama menjaga keamanan dan keamanan di Kabupaten Tapanuli Tengah, kita jangan mau di provokasi, karena hanya akan merugikan diri kita sendiri,” ungkap Sabar.
