H. Efriyandi Pohan Laporkan Ketua Mahkamah Syar’iyah Subulussalam ke KY RI

  • Whatsapp
H. Efriyandi Pohan

Sinarlintasnews.com| SUBULUSSALAM – Ketua Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam, Aman, dilaporkan ke Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim saat melakukan eksekusi pada 6 November 2019 lalu. Turut dilaporkan Ketua Mahkmah Syar’iyah Kabupaten Aceh Singkil, Fauziati.

Laporan itu disampaikan H. Efriyandi Pohan akrab disapa H. Udil, warga Dusun Setia Budi, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam.  H,Udil Pohan merupakan tergugat dalam kasus harta bersama dengan penggugat Hj. Masriani Cibro, ditaksir bernilai Rp, tiga miliar yang ditangani Mahkamah Syar’iyah Aceh Singkil, selanjutnya ditindaklanjuti Mahkamah Syar’iyah Subulussalam.

Pengaduan ini tertuang dalam Laporan Nomor 01/EFP/XI/2019 tertanggal 11 November 2019 ditandatangani Efriyandi Pohan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim pada Mahkamah  Syar’iyah Aceh Singkil dan Subulussalam.

H,Udil, Pohan menggelar jumpa pers di salah satu warung kopi di Kota Subulussalam, Selasa, 12 November 2019, terkait laporannya itu. Ia mengatakan, saat proses eksekusi pihak hakim tidak dapat menunjukan lampiran putusan hakim terkait item-item apa saja yang akan dieksekusi. “Mereka hanya membacakan amar putusan,” katanya,

Selain itu, pelaksanaan eksekusi tersebut melibatkan personel sangat banyak, sekitar 60-an, meliputi jajaran Polsek Simpang Kiri dan Polres Aceh Singkil ditambah sekitar 10 personel dari Sub-Detasemen Polisi Militer IM/2-3 Kota Subulussalam.

Menurut H,Udil, Pohan, tindakan Mahkamah Syar’iyah Subulussalam membawa personel dalam jumlah besar sebagai bentuk ,tekanan kepada dirinya.  Hal ini menempatkan pelapor H,Udil, di mata tetangga dan masyarakat sekitar terkesan sebagai penjahat berbahaya, bahkan teroris.

Saya sendiri, sementara  yang datang, personel itu cukup banyak, personel polisi ada sekitar 60 orang,  dari militer sekitar 10 personel. Ada apa sebenarnya, saya merasa trauma dan tertekan, ungkap H,udil Pohan.

Dia menyebutkan, pihak Mahkmah Syar’iyah Subulussalam juga tidak membacakan berapa jumlah personel yang dibawa untuk mengamankan pelaksanaan ekseskusi.

Seharusnya itu dibacakan, saya sendiri sama kuasa hukum saya. Sedangkan mereka datang begitu banyak, dan takut anak-anak saya, kata H,Udil, Pohan.

Menurutnya, tindakan Ketua Mahkamah Syar’iyah Subulussalam tersebut melanggar kode etik hakim yang seharusnya mengedepankan perilaku adil, arif dan bijaksana serta bersikap profesional.

Oleh karena itu, kasus ini dilaporkan ke Komisi Yudisial  dan Mahkamah Agung untuk memohon keadilan dan perlindungan hukum. Tembusan laporan ini juga dikirim ke Menko Polhukam, Kepala BIN dan Kapolri di Jakarta. Pungkasnya,(Syahbudin Padang)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.