Sinarlintasnews.com – Sebanyak 260 gugatan sengketa hasil pemilu legislatif akan segera disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sidang kali meliputi sengketa pemilu ditingkat DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
“Untuk masing-masing KPU Provinsi akan diagendakan terhitung tanggal 9-12 Juli 2019,” kata Komisioner KPU Hasyim Asy’ari.
Penyampaian jawaban termohon dan alat bukti paling lama dilakukan dua hari sebelum sidang pendahuluan, hal tersebut Berdasarkan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2018.
“Jawaban termohon untuk masing-masing provinsi paling lama diserahkan Jumat, 5 Juli 2019. Karena dua hari sebelum tanggal 9 Juli adalah hari libur.
Dikatakannya, pihaknya sudah berkirim surat ke MK untuk meminta konfirmasi tentang detail gugatan. Meliputi partai politik yang melayangkan gugatan, jenis pemilu, dan lokus gugatan.
Konfirmasi dari MK itu nantinya akan dijadikan dasar bagi KPU provinsi/kabupaten/kota melakukan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.
“Karena itu KPU provinsi/kabupaten/kota diminta menunggu arahan dari KPU Pusat berdasarkan surat konfirmasi MK, sebelum melangkah ke tahapan pemilu berikutnya,” ujar Hasyim.
Berikut jadwal sidang pendahuluan sengketa hasil pileg yang diterima KPU dari MK:
Selasa, 9 Juli 2019
1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Jawa Barat
3. Provinsi Jawa Timur
4. Provinsi Maluku Utara
5. Provinsi Papua
Rabu, 10 Juli 2019
1. Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Provinsi Jawa Tengah
3. Provinsi Sulawesi Selatan
4. Provinsi DKI Jakarta
5. Provinsi Banten
6. Provinsi Sulawesi Utara
7. Provinsi Lampung
8. Provinsi Sulawesi Barat
9. Provinsi Sulawesi Tengah
Kamis, 11 Juli 2019
1. Provinsi Sumatera Utara
2. Provinsi Maluku
3. Provinsi Sumatera Barat
4. Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Provinsi Gorontalo
6. Provinsi DI Yogyakarta
7. Provinsi Papua Barat
8. Provinsi Kepulauan Riau
9. Provinsi Kalimantan Timur
Jumat, 12 Juli 2019
1. Provinsi Jambi
2. Provinsi Kalimantan Utara
3. Provinsi Sumatera Selatan
4. Provinsi Kalimantan Barat
5. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Provinsi Kalimantan Tengah
7. Provinsi Bali
8. Provinsi Nusa Tenggara Barat
9. Provinsi Bengkulu
10. Provinsi Riau
11. Provinsi Kalimantan Selatan