Plt Ketua Soksi Tapteng Bongkar Sikap Joneri Sihite: Saya Ragukan Kekaderannya, Pahami Dulu Doktrin Golkar
Foto: Plt Ketua Soksi Tapanuli Tengah, Hotma Nainggolan. Tapanuli Tengah | Plt Ketua Soksi Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Hotma Nainggolan, menyayangkan sikap Ketua DPD Partai Golkar Tapteng, Joneri Sihite meski diwakili yang dikaitkan dengan wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang beredar di media sosial dan pemberitaan, Selasa (8/9/2026).
Hotma menilai, jika benar kader dan pimpinan Partai Golkar turut mendorong wacana tersebut, langkah itu patut dipertanyakan karena dinilai tidak sejalan dengan semangat perjuangan dan doktrin Partai Golkar.
“Ini bukan soal saya membela Bupati atau tidak. Saya bicara sebagai kader Golkar. Saya merasa terpanggil karena yang terjadi saat ini. Saya sangat miris mendengar adanya wacana pemakzulan kepala daerah,” tegas Hotma.
Menurutnya, Partai Golkar memiliki prinsip dan doktrin perjuangan yang semestinya dipahami serta diterapkan oleh setiap kader, terlebih mereka yang berada dalam posisi strategis sebagai pimpinan partai maupun lembaga legislatif.
Hotma mengingatkan doktrin “Karya Siaga, Gatra Praja”, yang menurutnya mengandung pesan agar kader senantiasa siap berkarya dan mengabdikan diri bagi berbagai aspek kehidupan bernegara dan kepentingan masyarakat.
“Karya Siaga Gatra Praja adalah doktrin dan
semboyan karya-kekaryaan yang dipegang
oleh Partai Golkar. Karya Siaga artinya Setiap kader bekerja secara profesional, kreatif, dinamis, dan siap sedia di bidangnya masing-masing untuk kemajuan bangsa. Gatra Praja artinya Selalu siap membela mendukung, serta mengabdi kepada kepentingan pemerintah dan negara,” jelasnya.
Karena itu, Hotma mempertanyakan arah sikap politik Joneri Sihite apabila benar terlibat dalam wacana pemakzulan kepala daerah.
“Saya meragukan kekaderan Joneri Sihite. Saya juga meragukan apakah beliau memahami doktrin Partai Golkar dan memahami peta politik Tapanuli Tengah saat ini,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Hotman dengan alasan dirinya mengaku pernah menjadi salah satu pihak yang ikut mendorong Joneri Sihite untuk menduduki posisi Ketua DPD Partai Golkar Tapteng.
“Saya salah satu orang yang dulu ikut mendorong dan mendukung Joneri Sihite sebagai Ketua DPD Golkar. Karena itu, saya merasa punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan,” ujarnya.
Hotma menegaskan, menjadi kader Golkar bukan sekadar memiliki kartu anggota atau menduduki jabatan struktural. Menurut dia, kaderisasi harus tercermin dari cara berpikir, bersikap dan mengambil keputusan politik, terutama ketika berhadapan dengan pemerintahan yang sedang bekerja untuk kepentingan masyarakat.
“Golkar itu partai yang punya tradisi memberikan kritik, tetapi kritik itu harus konstruktif. Kalau ada kebijakan pemerintah yang dianggap tidak tepat, sampaikan kritik sekaligus berikan solusi. Jangan hanya melempar wacana yang justru berpotensi memperkeruh keadaan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti munculnya nama Wakil Ketua DPD Golkar Tapteng, Heni Sartika, dalam penyampaian wacana tersebut. Hotman mempertanyakan mengapa pernyataan politik yang begitu serius justru tidak disampaikan langsung oleh Ketua DPD Golkar Tapteng apabila memang merupakan sikap resmi partai.
“Saya melihat Heni Sartika yang muncul, sementara dia bukan ketua partai. Kalau memang itu sikap resmi Partai Golkar, seharusnya Joneri Sihite sendiri yang tampil dan bertanggung jawab menyampaikan sikap politik partai,” katanya.
Hotma bahkan menilai situasi tersebut berpotensi membuat Heni Sartika menjadi pihak yang berada di garis depan, sementara posisi Ketua DPD Golkar tidak terlihat secara langsung.
“Jangan sampai kader atau pengurus di bawah yang dikedepankan, sementara ketuanya berada di belakang. Kalau itu keputusan partai, ketua harus berani tampil dan bertanggung jawab secara politik,” ujarnya.
Lebih jauh, Hotma mengingatkan bahwa kondisi Tapanuli Tengah saat ini membutuhkan stabilitas politik dan pemerintahan. Kabupaten tersebut masih berada dalam proses percepatan pemulihan pascabencana alam yang terjadi pada 25 November 2025.
Menurutnya, energi politik semestinya diarahkan untuk mengawal pemerintah dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana, pembangunan kembali infrastruktur, pemulihan ekonomi serta penyelesaian berbagai persoalan sosial masyarakat.
“Sekarang masyarakat Tapanuli Tengah membutuhkan kerja nyata. Banyak persoalan pascabencana yang harus diselesaikan. Pemerintah harus dikawal, diawasi dan dikritik kalau salah. Tetapi jangan sampai energi politik habis untuk konflik kekuasaan sementara kebutuhan masyarakat justru terabaikan,” katanya.
Hotma menekankan bahwa mendukung pemerintah tidak berarti membiarkan pemerintah bekerja tanpa pengawasan. Menurutnya, kader Golkar harus mampu membedakan antara kritik yang membangun dengan gerakan politik yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Kalau pemerintah salah, Golkar harus kritik. Kalau kebijakannya kurang tepat, Golkar harus memberikan solusi. Kalau ada program yang baik, Golkar juga harus mendukung. Itulah politik yang sehat,” ujarnya.
Ia meminta seluruh kader Golkar Tapteng kembali memahami garis perjuangan partai dan tidak mudah terseret oleh dinamika politik yang berkembang di media sosial.
“Kader Golkar harus menjadi bagian dari solusi. Jangan menjadi sumber kegaduhan. Doktrin partai itu bukan sekadar slogan yang diucapkan pada saat acara partai, tetapi harus diterapkan dalam tindakan,” kata Hotma.
Hotma kembali menegaskan, kritiknya terhadap Joneri Sihite bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap pribadi maupun pemerintahan Bupati Tapanuli Tengah.
“Saya tidak sedang membela Bupati. Saya sedang mengingatkan kader saya sendiri. Kalau kita mengaku kader Golkar, mari kita tunjukkan kekaderan itu dengan bekerja, mengawal pemerintahan, memperjuangkan kepentingan rakyat dan memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap Joneri Sihite sebagai Ketua DPD Golkar Tapteng sekaligus pimpinan DPRD dapat mengambil posisi yang lebih konstruktif dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Jangan sampai masyarakat melihat Golkar hanya sibuk dengan wacana pemakzulan. Yang harus kita tunjukkan adalah bagaimana Golkar hadir di tengah masyarakat, mengawal percepatan pemulihan pascabencana dan memastikan pemerintah bekerja untuk rakyat,” pungkas Hotma.
Hotma juga mengajak seluruh kader Golkar Tapteng tidak terjebak dalam polarisasi politik dan tetap mengedepankan etika organisasi, kedewasaan politik serta semangat pengabdian sebagaimana nilai yang terkandung dalam doktrin Karya Siaga, Gatra Praja. (Jerry).
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar