Sibolga | Sinarlintasnews.com – Pemilihan Kepala Daerah Kota Sibolga tinggal beberapa hari lagi, hal itu menentukan nasib Masyarakat selama lima tahun kedepan dan bahkan juga dirasakan hingga ke anak cucu mendatang.
09 Desember 2020 menjadi penentu di sejumlah daerah di Indonesia. Tak terkecuali Kota Sibolga. Masyarakat Kota Sibolga harus lebih bijak untuk masa depan yang lebih baik. Dari tiga pasangan calon walikota dan wakil walikota Sibolga, hanya ada 1 pasangan birokrasi yang paham betul dengan tata kelola pemerintahan dan kebutuhan masyarakat.
Agenda strategis nasional yang sampai saat ini tersendat-sendat dalam pelaksanannya adalah program reformasi birokrasi. Program bernafas kemuliaan ini nyaris hilang dari sorotan publik. Jika pun hadir sebatas retorika dan janji manis pejabat publik.
Iktikad politik pemerintah mendorong program reformasi birokrasi, sesungguhnya sudah cukup besar. Semangat itu terlihat dari penggunaan sebutan reformasi birokrasi pada kementerian pendayagunaan aparatur negara pada awal pemerintahan periode 2009-2014, yang memberi semangat baru penataan birokrasi.
Kemudian pemerintah pun menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010 -2025. Kebijakan ini memberikan panduan reformasi birorkasi lebih terlihat operasional. Selanjutnya pemerintah pun membuat tahapan reformasi birokrasi secara baik.
Sebagaimana diketahui program reformasi birokrasi diterjemahkan dalam tiga fase, yakni reformasi birokrasi 2010-2014 yang dikenal sebagai fase ke-1, reformasi birokrasi 2015-2019 fase ke-2 dan reformasi birokrasi tahun 2020-2025 sebagai fase ke-3. Sayangnya pada evaluasi fase 1 dan fase 2 masih belum optimal.
Kini reformasi birokrasi masuk fase ke-3, yaitu 2020-2025. Di mana pada fase ini menjadi penyimpul program reformasi birokrasi sejak dituangkan dalam Perpres.
Harapannya tentu lebih baik dari fase-fase sebelumnya. Apalagi pada tahun ini momentum pemilihan kepala daerah serentak kembali bergulir. Menjadi cukup tepat menghembuskan agenda pilkada ini dengan penguatan fase 3 reformasi birokrasi.
Reformasi Birokrasi dan Lompatan Kemajuan
Peran birokrasi memperkuat kemajuan sebuah daerah dan negara bukanlah barang baru. Banyak kisah dari negara yang sukses melakukan perubahan birokrasi berbuah kemajuan negaranya, antara lain; Singapura, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan dan Jepang.
Dalam banyak catatan Singapura pada 1953 juga merupakan negara miskin. Memiliki jumlah penduduk berpenghasilan rendah sangat banyak. Berbagai layanan publiknya pun buruk. Namun melalui perubahan semangat birokrasi, semua hal tersebut berubah total. Hanya sekitar 20 tahun lebih, Singapura berhasil keluar dari status negara terbelakang. Menjadi negara maju dan modern hingga kini.
Korea Selatan tidak jauh berbeda kisahnya. Negara yang terpuruk akibat perang ini pun melakukan lompatan melalui perubahan birokrasinya. Pada tahun 1960 an Korea Selatan juga masuk dalam negara terbelakang. Kemiskinan penduduknya memprihatinkan. Pelayanan publiknya mengecewakan. Namun berhasil keluar dengan penataan birokrasi yang efektif.
Jepang sebagai negara yang sempat hancur dalam perang dunia II, melakukan pembenahan pada layanan publiknya. Kaisar Jepang pada masa itu mendorong apartur sipilnya untuk memberikan pelayana optimalnya. Perampingan birorkasi diwujudkan melalui pemangkasan jabatan. Praktik reformasi birokrasi juga memanfaatkan karakter budaya masyarakatnya seperti bekerja keras dan komitmen pada perbaikan. Hasilnya Jepang berhasil melaju, meski porak poranda setelah bom atom.
Vietnam dan Taiwan pun melakukan hal serupa. Keberhasilan dalam penataan birokrasi mendongkrak kemajuan negara. Ditandai pada pertumbuhan ekonomi yang bergerak naik. Sehingga penduduknya pun perlahan mengalami kesejahteraan. Kesimpulannya keberhasilan reformasi birorkasi dimulai komitmen pemimpin dan konsep reformasi birokrasi yang operasional.
Pilkada Sibolga Momentum Reformasi Birokrasi
Belajar dari kisah di negara tetangga di atas, rasanya menjadi cukup beralasan meyakini prosesi pemilihan kepada daerah sebagai momentum perbaikan pelayanan publik. Khususnya mendorong program reformasi birokrasi yang sudah digaungkan sejak 2010.
Terlebih tahun ini menjadi fase ke-3 pelaksanaan reformasi birokrasi.
Menjadi sangat strategis mendorong reformasi birokrasi kembali berjalan sesuai harapan di Kota Sibolga.
Dalam Perpres No.80 tahun 2010 menyebutkan reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Hal inilah yang perlu menjadi kewaspadaan bersama. Masyarakat harus memilih kepala daerah yang memiliki komitmen penuh pada program reformasi birokrasi.
Jangan biarkan calon kepala daerah terpilih, namun miskin komitmen pada reformasi birokrasi. Karena dari kepala daerah itulah daerah akan berhasil meraih kemajuan.
Untuk kemajuan Kota Sibolga, Masyarakat perlu mempertimbangkan sosok yang benar benar paham birokrasi. Perkembangan sebuah daerah maupun negara tidak terlepas dari reformasi birokrasi.
Hal ini cukup beralasan untuk mendukung dan memenangkan pasangan Drs. H. Ahmad Sulhan Sitompul – Edward Siahaan (ASEED) nomor urut 3, kedua tokoh ini memiliki pengalaman dalam pengelolaan pemerintahan.
Ahmad Sulhan Sitompul dan Edward Siahaan didampingi masing masing pensiunan PNS, mereka juga maju sebagai Calon Wali Kota dan Wakil walikota Sibolga dari jalur perseorangan yang diusung langsung oleh masyarakat melalui surat pernyataan dan foto copy KTP, artinya mereka tidak memiliki beban politik.
Tahun 2020-2025 adalah fase birokrasi, hal ini menekan kita untuk memikirkan masa depan. Banyak orang yang ingin berbuat namun pengalaman kurang, bahkan terkesan untuk kepentingan kelompok tertentu, sehingga proses pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik.
Pasangan ASSED adalah solusi kemajuan kota Sibolga, mereka sama sama mengerti birokrasi. Mereka menguasai kondisi data dan kondisi ril di tengah masyarakat, Mereka sangat memahami reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan ekonomi.
