Wabub Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Tapteng Kembali Raih WTP

Tapanuli Tengah | Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Mahmud Efendi, menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Tapteng, Rabu (8/7/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Tapteng tersebut dipimpin Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani didampingi Wakil Ketua DPRD Jonneri Sihite, SE.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Wakil Bupati Tapanuli Tengah Pimpin Apel Gabungan ASN, Tekankan Disiplin Dan Peningkatan Etos Kerja

1 sinarlintas

Dalam penyampaiannya, Mahmud Efendi mengatakan Ranperda tersebut merupakan bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Laporan keuangan yang kami sampaikan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan,” ujar Mahmud.

Menurutnya, laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.

Baca Juga

1 bulan  lalu

443 KK Korban Bencana di Tukka Terima Dana Tunggu Hunian

2 sinarlintas

Dalam rapat tersebut, Mahmud juga menyampaikan capaian positif Pemkab Tapteng dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Tapteng kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Opini tersebut menunjukkan laporan keuangan Pemkab Tapteng dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mahmud berharap DPRD Tapteng dapat segera membahas dan memberikan persetujuan terhadap Ranperda tersebut sehingga selanjutnya dapat disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir rapat, Mahmud Efendi secara simbolis menyerahkan dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 kepada pimpinan DPRD Tapteng.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Tapteng, anggota DPRD, Sekdakab Tapteng Binsar T.H. Sitanggang, para Staf Ahli Bupati, Asisten, pimpinan OPD, serta tamu undangan lainnya. (Jerry).