Oleh: Waiys Al Kahrony Pulungan
Di tubuh Nahdlatul Ulama, struktur memang penting. Tetapi lebih dari itu, ada ruh yang menghidupinya ruh jam’iyah diniyah ijtima’iyah, gerakan keagamaan dan sosial yang berdiri di atas moralitas, tradisi musyawarah, serta legitimasi keumatan. Sejak kelahirannya pada 1926, NU tidak pernah semata-mata menjadi organisasi administratif; ia adalah rumah besar yang dibangun oleh sanad keilmuan, adab, dan kesepakatan bersama.
Di Tapanuli Tengah, rumah besar itu beberapa waktu terakhir sempat bergetar oleh dinamika internal. Penunjukan karateker, penyampaian keberatan, hingga aspirasi yang mengalir melalui berbagai jalur organisasi menjadi bagian dari perjalanan yang tak bisa dihapus begitu saja. Semua itu telah tercatat dalam ingatan kolektif warga Nahdliyyin setempat.
Dari luar, situasi mungkin terlihat tenang. Agenda berjalan, struktur terbentuk, dan administrasi tampak rapi. Namun ketenangan administratif tidak selalu identik dengan selesainya persoalan substantif. Dalam tradisi NU, kepemimpinan bukan sekadar sah karena surat keputusan. Ia harus kokoh secara legitimasi moral diterima dengan lapang oleh warga, dikomunikasikan dengan jernih, dan dijalankan dengan keterbukaan.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU menegaskan prinsip musyawarah, keterwakilan struktural, serta kesinambungan kaderisasi. Prinsip-prinsip itu bukan sekadar pasal normatif, melainkan napas yang menjaga organisasi tetap hidup dan dipercaya. Ketika sebuah proses dirasakan kurang partisipatif atau minim dialog, kegelisahan di tingkat akar rumput adalah sesuatu yang wajar.
Gelisah itu bukan semata soal siapa yang memimpin. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana proses itu berlangsung. Apakah seluruh unsur telah dilibatkan? Apakah aspirasi dari struktur bawah terakomodasi? Apakah ruang tabayyun benar-benar dibuka secara adil?
Pertanyaan-pertanyaan itu lahir dari rasa memiliki. Sebab NU di daerah bukan hanya papan nama dan kepengurusan formal. Ia adalah ekosistem sosial yang hidup: masjid-masjid yang tak pernah sepi, pesantren yang menjaga tradisi, majelis taklim yang merawat silaturahmi, kader muda yang tumbuh dengan semangat khidmat, serta warga tradisional yang setia pada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah.
Ketika komunikasi tidak terbangun dengan baik, jarak psikologis antara struktur dan jamaah perlahan bisa melebar. Dan jarak itu, jika dibiarkan, berpotensi mengikis rasa kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan utama NU.
Tulisan ini bukan untuk memperpanjang polemik. Justru sebaliknya, ia adalah ikhtiar mengingatkan bahwa legitimasi organisasi tumbuh dari keterbukaan, kejujuran proses, serta kesediaan untuk mendengar. Sejarah NU mengajarkan bahwa setiap dinamika internal selalu diselesaikan dengan hikmah dan musyawarah bukan dengan pengondisian opini, bukan pula dengan membiarkan publik berada dalam ketidaktahuan.
Warga berhak mengetahui bahwa dinamika pernah terjadi. Dan organisasi berkewajiban memastikan setiap keputusan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga diterima secara keumatan.
NU Tapanuli Tengah terlalu besar untuk dipersempit menjadi sekadar perebutan struktur. Ia adalah rumah bersama, dibangun oleh generasi demi generasi dengan perjuangan, doa, dan pengabdian panjang.
Hari ini, yang dibutuhkan bukan sekadar pengakuan formal, melainkan konsolidasi yang jujur dan rekonsiliasi yang tulus. Sebab pada akhirnya, kekuatan NU bukan terletak pada stempel dan tanda tangan, melainkan pada kepercayaan umat yang dijaga dengan amanah.
