Honor Perangkat Desa Belum Dibayar, Anggota DPRK Kota Subulussalam Akhirnya Angkat Bicara

  • Whatsapp

SUBULUSSALAM | SINARLINTASNEWS.COM – Anggota DPRK dan kepala Keuangan Kota Subulussalam menyikapi permasalah honor para perangkat desa yang sudah enam bulan masih belum melakukan penarikan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung oleh Kepala Desa Sikgrun, Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Gomok,S.Sos berikan penjelasan terkait dugaan gaji honor enam bulan masih belum dibayarkan.

Pada kesenpatan itu, Anggota DPRK dan Kepala Badan Keuangan Kota Subulussalam menyatakan perangkat desa tahun 2019 yang sampai saat ini sudah 6 bulan, para kepala mungkin bisa memahami ini namun pengurus desa tidak mau tau hingga praduga pun di terima oleh kepala desa.

“Para perangkap desa siang dan malam mengurus desa tetapi honor mereka belum mereka dapatkan. peran perangkat desa itu sangat dibutuhkan di dalam melayani masyarakat. contoh ketika ada pesta kepala dusun 3 hari 3 malam tidak bisa kemana-mana tidak bisa bekerja melayani orang pesta begitupun pengurus agamanya harus duduk di tiang kuning mereka selalu mengeluh mengeluh dengan keterlambatan ini maka kami pun tidak tahu harus mengadu kemana karena jawaban dari dinas tidak pernah ada,” ujar Bahagia Maha anggota DPRK Kota Subulussalam, Senin (27/01/2020).

Bahagia Maha menyatakan, masalah agenda SKPK di suatu desa itu sudah dijawab oleh Kadis keuangan. selaku DPR merasa terganjal tentang agenda kepala SKPK.

“Apakah ini acara SKPK hanya menggunakan desa tersebut atau SKPK meminta didanai oleh desa, Kalau agenda SKPK itu dilaksanakan sebuah di sebuah desa dan menggunakan anggaran desa, hal ini kurang setuju karena agenda SKPK itu jangan menyangkut pautkan dengan anggaran dana desa kalau sekedar menggunakan tempat itu hal yang biasa Karena sesuai dengan kebutuhan tetapi tidak menggunakan anggaran desa untuk melaksanakan kegiatan SKPK,”jelasnya.

Pada kesempatan itu, Fajri Munthe berharap kepada seluruh kepala desa agar menyelesaikan urusan di desa terkait anggaran 2021 sebab tertanggal 30 November 2020 DPR sudah ketok palu.

“Karena itu diharapkan seluruh kepala desa agar menyelesaikan administrasi di desanya agar tidak ada permasalahan-permasalahan di tahun anggaran 2021,”ungkapnya.

Pada kegiatan tersebut, Rudi Hartono juga berharap pemerintah harus mempertimbangkan tentang honor perangkat desa yang akan datang, terlebih tidak lama lagi sudah memasuki bulan puasa.

“harapan saya kepada pemerintah agar mempertimbangkan tentang honor perangkat desa menjelang mau lebaran karena kalau tidak menerima honor perangkat desa kepala desa juga jadi sasaran nantinya oleh perangkat desa,” pungkasnya. (Syahbudin Padang)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.