Sinarlintasnews.com | Medan – Gubernur Edy Rahmayadi didampingi Plt Kepala Biro Humas dan Keprotokolan, Fitriyus, mengungkap alasan tidak lagi mempekerjakan para tenaga honor itu.
Diketahui saat ini, sebanyak 4.800 tenaga honor di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut). Para pekerja ini akan diputus kontraknya secara bertahap hingga tahun 2020.
“Pertama karena pekerjaan mereka tumpang tindih dengan ASN. Kedua karena biaya menggaji mereka cukup besar, Saya mau kerja riil, Ke depan kami akan tingkatkan kinerja. Bekerja dengan hati melayani masyarakat,” ucapnya di Kantor Gubernur, Selasa (11/6/2019) dikutip dari tibun medan.com.
Ia menjelaskan, para tenaga honor ini digaji rata-rata Rp 2,5 juta per bulan. Menurutnya, biaya itu lebih baik dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Akan tetapi, sebut Gubernur Edy, pihaknya masih akan menggunakan jasa tenaga honor yang tidak termasuk dalam lingkup tugas, pokok dan fungsi ASN.
“Tenaga teknologi informasi atau pemusik, misalnya,” katanya
Saat ini, tambah Edy, jumlah ASN di lingkungan Pemprov Sumut mencapai sekitar 28.000 orang. Jumlah tersebut sudah tergolong banyak, ditambah tenaga honor. Karena itu agar efektifnya kinerja dan efisiensi anggaran, perlu ditata ulang keberadaan tenaga honor.
Gaji Guru Honorer Ditambah jadi Rp 90.000 Per Jam
Belum diketahui honorer OPD mana saja yang dipangkas.
Mengingat sebelumnya dalam rapat Paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023, di DPRD Sumut, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengatakan bakal menambah gaji guru honorer menjadi Rp 90.000 per jam, dari semula usulan DPRD hanya Rp 60.000 per jam.
“Itu sudah saya hitung, makanya saya berani menetapkan angka itu. Bahkan saya mau kalau bisa Rp 100.000 per jam. Kita syukuri ini bisa naik dari saat ini guru-guru honor hanya menerima Rp 40.000 per jam.
Tahun ajaran baru nanti kebijakan ini akan saya berlakukan,” kata Edy, Senin (25/2/2019) sore, di hadapan para anggota DPRD Sumut, saat gelar rapat Paripurna.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023 ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sumut, di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan.
Pendidikan menjadi salah satu program prioritas, dari lima program yang dirancang untuk mewujudkan RPJMD tersebut.
Untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan pendidikan, Edy memasang target 10,5 tahun angka rata-rata lama sekolah yang mendapat bantuan bersubsidi.
“Sebenarnya bila mengacu pada perintah undang-undang harusnya sampai 12 tahun, tapi saat ini uang kita belum cukup, kalau dihitung-hitung bisa Rp 300 miliar – Rp 400 miliar per tahun untuk kita mensubsidi sekolah,” jelasnya.
Lalu untuk pemerataan pendidikan di daerah-daerah, Gubsu akan membuat program ‘Guru Terbang’ dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru di wilayah tertinggal.
“Nanti guru-guru yang sudah PNS atau pun honor akan kita jadwalkan untuk mengajar ke daerah tertinggal, sebagai imbalannya akan kita berikan insentif,”tambahnya.
Program prioritas lainnya, untuk mewujudan visi “Sumut yang maju, aman dan bermartabat” dalam RPJMD adalah pelayanan kesehatan berkualitas, penyediaan lapangan kerja, insfrastruktur yang baik, dan mengembalikan Sumut pada sektor agraris dan pariwisata. Dengan sasaran utama “Membangun Desa Menata Kota”. (Int)
