Mahasiswa Sultan Daulat Tolak Perpanjangan Izin HGU PT. Laot Bangko

  • Whatsapp

Sinarlintasnews.com | Subulussalam – Terkait akan berakhirnya izin HGU PT Laot Bangko pada tanggal 31 Desember 2019, mahasiswa Sultan Daulat yang tergabung dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Sultan Daulat (IPMASAD) Kota Subulussalam Banda Aceh meminta agar Pemerintah Aceh tidak memberikan perpanjangan izin HGU PT Laot Bangkok, hal ini disampaikan ketua Ipmasad Akmalul Wahdi di Subulusalam Kamis (25/7).

Akmalul menjelaskan, PT. Laot Bangkok yang berdiri sejak tahun 1989 itu kini hampir sudah berusia 30 tahun, namun selama itu manfaat yang dirasakan masyarakat tidak sesuai yang diharapkan, seperti upah yang tidak sesuai UMP Aceh yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh tahun 2019 yaitu sebesar Rp 2.916.810.

Bacaan Lainnya

Ditambah lagi kata Akmal sampai saat ini masyarakat belum menerima kebun inti plasma yang semestinya diberikan perusahaan tersebut pasca 3 tahun izin HGU itu keluar. Pada pasal 58 UU Perkebunan tentang Kemitraan Usaha Perkebunan ayat 1 menegaskan perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan wajib memfasilitasi pembuatan kebun masyarakat paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal HGU yang dikelola Perusahaan.

Akmalul Wahdi juga mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) dari Provinsi akan turun dalam waktu dekat ke Subulussalam terkait permohonan perpanjangan waktu HGU yang di ajukan PT Laot Bangkok.

Ia berharap agar panitia B tidak gegabah dalam mengeluarkan rekom. Selesaikan dulu kewajiban dan hak hak masyarakat baru kemudian boleh perpanjangan izin HGU. Selama ini HGU yang ada di Subulusalam sering sekali terjadi konflik dengan masyarakat sekitar akibat sengketa lahan, kemudian sungai yang kini tak lagi jernih, ini artinya sama saja memberi racun kepada rakyat.

“Kami berharap kepada pemerintah Aceh dan Pemko Subulussalam serta pihak-pihak terkait agar memperdulikan nasib rakyat kecil, jangan berikan Izin Perpanjangan HGU PT. Laot Bangko karena memang tidak layak untuk di perpanjang, kembalikan saja Tanah HGU itu kepada masyarakat sekitar, biarlah masyarakat yang mengelolanya” kata Akmal.(Udin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.