BGN Belum Cairkan Dana, Yayasan Arsha Imani Mandiri Pasang Badan Demi Hak Relawan SPPG Sibolga
Foto: Sejumlah relawan SPPG mitra Yayasan Arsha Imani Mandiri di Sibolga Hilir menyampaikan aspirasi terkait keterlambatan pembayaran hak mereka Sinarlintasnews.com | Yayasan Arsha Imani Mandiri mengambil langkah untuk melunasi hak-hak relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Sibolga Hilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, menggunakan dana internal yayasan, menyusul tertundanya pencairan anggaran operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.
Langkah tersebut dilakukan setelah operasional dapur SPPG mitra yayasan itu dihentikan sementara selama hampir sepekan. Kondisi tersebut sebelumnya memicu aksi penyampaian pendapat oleh sejumlah relawan terkait keterlambatan pembayaran hak mereka.
Ketua Yayasan Arsha Imani Mandiri, Mukhlis Benny Putra, mengatakan penghentian sementara operasional dapur dipicu kendala administrasi pencairan anggaran di tingkat pusat. Meski demikian, pihak yayasan berinisiatif menalangi pembayaran hak relawan agar kewajiban terhadap mereka tetap terpenuhi.
“Dana dari BGN Pusat memang belum cair, sehingga operasional dapur dihentikan sementara dan pembayaran gaji sempat tersendat. Namun, kami dari yayasan mengambil inisiatif untuk menalangi terlebih dahulu hak-hak saudara relawan,” ujar Mukhlis Benny Putra, Sabtu (17/10/2026).
Ia menegaskan, yayasan tetap berkomitmen memenuhi kewajibannya kepada para relawan meskipun menghadapi kendala pencairan anggaran operasional. Menurutnya, persoalan administrasi tersebut tidak boleh berujung pada terabaikannya hak para pekerja yang selama ini mendukung pelayanan pemenuhan gizi masyarakat.
Pihak yayasan juga menyayangkan adanya dugaan upaya sejumlah oknum yang dinilai memanfaatkan situasi penghentian sementara operasional untuk memperkeruh keadaan. Meski demikian, manajemen menyatakan berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara kondusif dan profesional.
Sebelumnya, sejumlah relawan SPPG mitra Yayasan Arsha Imani Mandiri di Sibolga Hilir menyampaikan aspirasi terkait keterlambatan pembayaran hak mereka. Persoalan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pihak yayasan melalui penggunaan dana internal untuk menalangi kewajiban pembayaran.
Langkah penanggulangan pembayaran ini menjadi upaya yayasan menjaga hak relawan di tengah tertundanya pencairan anggaran dari pusat. Namun, keberlanjutan operasional dapur SPPG tetap memerlukan kejelasan pencairan anggaran agar pelayanan pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan secara konsisten.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan pembayaran relawan diharapkan dapat menjaga hubungan kerja yang baik sekaligus mendukung keberlangsungan program pelayanan gizi di Kota Sibolga. (Jerry).
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar