Tapteng Dapat Tambahan TKD Rp123,7 miliar, Bupati Masinton Pastikan Percepatan Pemulihan Bencana
Medan | Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mendapat tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp123.727.112.000 pada Tahun Anggaran 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam yang melanda wilayah Tapteng pada 2025.
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, SH, MH, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Supervisi dan Asistensi Penggunaan Dana TKD Tambahan Tahun Anggaran 2026, Selasa, 15 Juli 2026, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.
Rakor tersebut dibuka langsung Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution. Dalam arahannya, Bobby meminta pemerintah kabupaten dan kota memastikan penggunaan tambahan anggaran tersebut tepat sasaran serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Kabupaten/kota melaksanakan percepatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari dana TKD tambahan dan berdampak secara langsung ke masyarakat,” ujar Bobby.
Menurutnya, dampak bencana yang terjadi pada 2025 masih dirasakan masyarakat, termasuk terhadap aktivitas perekonomian. Karena itu, ia berharap dukungan anggaran untuk daerah terdampak bencana tetap berlanjut pada 2027.
“Dampak bencana tahun 2025 masih sangat dirasakan masyarakat, terutama terhadap roda perekonomian. Kami berharap untuk tahun 2027 nanti, alokasi TKD untuk daerah terkena bencana ini bisa disamakan dengan nominal tahun 2026 ini dan tidak mengalami penurunan,” katanya.
Secara keseluruhan, Pemerintah Pusat mengalokasikan tambahan TKD sebesar Rp10,68 triliun bagi tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera.
Dari jumlah tersebut, Sumatera Utara memperoleh Rp6,35 triliun, termasuk sekitar Rp1,1 triliun yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sementara Sumatera Barat mendapatkan Rp2,63 triliun dan Aceh Rp1,65 triliun.
Dalam rakor itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, turut memberikan apresiasi kepada para kepala daerah di Sumatera Utara atas langkah cepat melakukan penyesuaian APBD 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat realisasi dan pemanfaatan dana TKD tambahan bagi pemulihan wilayah terdampak bencana.
Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota, termasuk Pemkab Tapteng, juga menyatakan komitmennya untuk memastikan pengelolaan dana TKD tambahan berlangsung transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dana tersebut diharapkan mampu mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus membantu memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Tapteng yang terdampak bencana.
Turut hadir dalam rakor tersebut Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kartosius Sinaga, Wakil Gubernur Sumut Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar