Bupati Masinton Soroti Mangkraknya Kantor Induk Pemerintahan
Tapanuli Tengah | Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyoroti pembangunan Kantor Induk Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hingga kini belum dapat difungsikan secara optimal meski telah menghabiskan puluhan miliar rupiah anggaran daerah.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah terkait penyampaian keputusan DPRD berupa rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025, Selasa (2/6/2026).
Dalam sambutannya, Masinton menyebut proyek pembangunan gedung lima lantai tersebut menjadi pelajaran mahal bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah karena menelan anggaran besar selama bertahun-tahun, namun belum memberikan manfaat maksimal bagi pelayanan publik maupun masyarakat.
“Kasus ini menjadi pelajaran mahal bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Proyek yang seharusnya memberikan manfaat optimal bagi pelayanan publik justru menjadi beban anggaran tanpa hasil yang sepadan,” tegas Masinton di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Menurutnya, pembangunan yang tidak selesai dan belum dapat difungsikan tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan. Ia menegaskan setiap rupiah anggaran daerah wajib memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghasilkan bangunan fisik tanpa fungsi yang jelas.
Masinton mengungkapkan, berdasarkan kajian yang dilakukan pemerintah daerah, perencanaan dan penganggaran pembangunan Kantor Induk Pemerintahan dinilai tidak memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Akibatnya, proyek tersebut tidak tuntas dan menjadi beban keuangan daerah.
Selain itu, Pemkab Tapteng juga belum menemukan nota kesepakatan kegiatan tahun jamak (multiyears) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus berpedoman pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, perencanaan yang matang, serta keberlanjutan pembangunan. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mekanisme penganggaran tahunan maupun kegiatan tahun jamak.
“Ke depan, setiap rupiah anggaran harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan sekadar membangun fisik tanpa fungsi yang jelas,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Masinton juga menegaskan arah pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah di bawah kepemimpinannya akan lebih berfokus pada pembangunan manusia, kemajuan desa, dan penurunan angka kemiskinan yang saat ini masih berada di angka 11,03 persen.
Ia menilai pembangunan yang hanya berorientasi pada proyek fisik tanpa dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat merupakan kegagalan dalam menjalankan amanah rakyat.
“Bangunan megah tanpa manfaat bagi rakyat adalah kemubaziran. Proyek besar tanpa dampak pada kesejahteraan adalah kegagalan. Anggaran besar tanpa menurunkan kemiskinan adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” katanya.
Masinton menegaskan prioritas pemerintah daerah saat ini adalah investasi di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan kemajuan desa, serta pengentasan kemiskinan secara terukur.
Di hadapan DPRD, Masinton juga mengajak seluruh pemangku kepentingan meninggalkan pola kebijakan lama yang dinilai belum mampu membawa kemajuan signifikan bagi Tapanuli Tengah.
Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya mencari kesalahan masa lalu, melainkan pemimpin yang berani mengambil langkah nyata untuk memperbaiki keadaan.
“Keterbukaan terhadap pendekatan baru dan reformasi adalah kunci untuk memutus rantai ketertinggalan. Tapanuli Tengah membutuhkan keberanian untuk mengakui kekurangan masa lalu dan tekad memperbaikinya demi masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, sekaligus penegasan komitmen Pemkab Tapanuli Tengah untuk menjalankan pembangunan yang lebih terukur, akuntabel, dan berorientasi langsung pada kesejahteraan masyarakat.(Jerry).
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar