JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat peran strategisnya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Polri memfasilitasi permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog guna memutus ketergantungan petani jagung pada tengkulak.
Rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh gugus tugas Polda se-Indonesia.
Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri. Dalam sambutannya, Brigjen Langgeng menegaskan keberhasilan Indonesia tanpa impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025 menjadi modal penting untuk memperkuat strategi ketahanan pangan pada 2026.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi agar strategi 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Pada sisi hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) jagung dengan perbankan untuk mengatasi kendala permodalan. Melalui skema KUR yang melibatkan Himbara, petani binaan Polri difasilitasi memperoleh akses pembiayaan. Implementasi program ini telah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, seperti Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Selain permodalan, Polri juga berupaya melindungi petani dari permainan harga dengan memastikan hasil panen tidak dijual murah ke tengkulak. Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap jagung petani dengan harga yang menguntungkan.
Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong pembelian sesuai HPP Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram,” kata Brigjen Langgeng.
Program ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta mendorong kemandirian dan kesejahteraan petani. Dengan pendampingan manajerial dan kepastian pasar, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara berkelanjutan dan memenuhi kewajiban kredit tepat waktu.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang kuat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia.(*).
