Dorong Perluasan Digitalisasi, Pj Bupati Tapteng Gelar Pelaksanaan High Level Meeting dan Gran d Launching 6 Pembayaran Mata Pajak Non Tunai

  • Whatsapp

Sibolga | Sinarlintasnews.com – Pj Bupati Tapanuli Tengah, Sugeng Riyanta menyambut baik Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tapanuli Tengah dan grand Launching pembayaran 6 mata pajak secara non tunai melalui kanal digital.

Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Taoteng usai membuka acara High Level Meeting (HLM) TP2DD di di Aula Draha Aulia Kantor Bank Indonesia Sibolga, Selasa (25/6/2024).

Bacaan Lainnya

Menurut Dr. Sugeng Riyanta, High Level Meeting (HLM) ini merupakan kerjasama tim dalam upaya mempercepat perluasan digitalisasi daerah untuk menuju sistem Elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah.

“Dengan adanya sistem cashless society artinya masyarakat dapat merubah kebiasaan masyarakat pada proses transaksi dari tunai menjadi non tunai. Kalau sudah digital aksesnya lebih mudah, sehingga apa yang kita inginkan seperti Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dapat meningkat. Mudah-mudahan dalam proses belanja dan sebagainya sudah dapat terealisasikan di masyarakat,” Ujarnya.

Sugeng juga menjelaskan, Pemkab Tapteng dengan Bank Indonesia telah diterapkan dengan menggunakan sistem Cashless Society di masyarakat. Dengan dilaunching aplikasi sistem pelayanan pajak online (Sippol) dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam penggunaan nya.

“Pentingnya sosialisasi ke masyarakat tentang penggunaan aplikasi sistem pelayanan pajak online. Jadi kedepan diharapkan aplikasi dapat disosialisasi kan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu penggunaan aplikasi SIPPOl,” ungkapnya.

Wakajati Jateng ini juga menjelaskan, berdasarkan hasil rapat komite kebijakan kelompok kerja nasional (Pokjanas) Satgas P2DD tanggal 29 September 2020 merujuk pada Kepres nomor 3 tahun 2021 tentang satuan tugas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dan pasal 5 Permendagri nomor 56 tahun 2021 tentang tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemkab Tapteng telah melakukan elekteronifikasi pada jenis pendapatan daerah, meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.

Tujuan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dilaksanakan untuk membangun pemahaman bahwa digitalisasi memiliki peran yang sangat penting sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui terwujudnya transparansi tata kelola keuangan daerah yang semakin baik kedepannya. Kemudian untuk mempermudah mendapatkan informasi, saran dan masukan dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) di Pemkab Tapteng. Pembayaran non-tunai melalui ATM, mobile banking, berbagai fintech, dan e-commers, maupun teller dan agen bank bahkan sekarang yang disukai kaum milenial yakni pembayaran melalui Scan Qris menggunakan handphone karena dianggap lebih mudah dan praktis,” katanya.

Selain itu, Sugeng Riyanta juga menjelaskan, selain untuk memberikan kemudahan, juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media, guna merubah transaksi pendapatan dan belanja daerah, yang selama ini menggunakan cara tunai menjadi non tunai berbasis digital, namun perlu adanya instrumen yang dapat memonitor implementasi dan dapat menjadi bahan evaluasi serta rekomendasi strategi implementasi ETPD, berupa Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (indeks ETPD), sebagai media pengukur implementasi ETPD, baik untuk transaksi belanja maupun pendapatan dengan berbagai kanal pembayaran serta penggunaan dan integrasi sistem informasi keuangan.

“Saat ini Pemkab Tapteng masih terus mendorong penerapan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah yang belum berjalan maksimal. Ada beberapa perangkat daerah, khususnya perangkat daerah pengelola retribusi daerah, yang justru belum memanfaatkan serta mengimplementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Untuk itu OPD penghasil pajak dan retribusi daerah saling bersinergi dan berkolaborasi dalam meningkatkan PAD melalui penggunaan kanal digital, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” Katanya.

Ia menjelaskan, untuk sosialisasi dan edukasi guna meningkatkan literasi dan minat masyarakat dalam bertransaksi nontunai terutama menggunakan kanal digital akan mengoptimalkan kerjasama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Bank RKUD/Bank Sumut sebagai penyedia layanan produk perbankan yang mendukung sistim pembayaran non tunai dalam mewujudkan ETPD di Kabupaten Tapanuli Tengah.

“Saya ingin mengingatkan kita semua untuk tetap menjaga semangat kolaborasi dan komitmen dalam setiap langkah kita ke depan. Kita memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan perubahan yang berarti bagi seluruh masyarakat, dan digitalisasi adalah kunci utama untuk membuka pintu kemajuan yang lebih luas dan inklusif. Pentingnya Digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah ini adalah untuk meminimalisir terjadinya tindakan korupsi pada anggaran setiap dinas,” Jelasnya.

Sugeng juga menegaskan, berdasarkan pemeriksaan BPK, salah satu dinas di Pemkab Tapteng terindikasi melakukan pengutipan retribusi dengan menggunakan karcis retribusi yang tidak resmi alias bodong. Karcis retribusi tersebut diketahui tidak dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tapteng.

Pelaksanaan HLM Tim Percepatan dan TP2DD Kabupaten Tapanuli Tengah dan grand launching pembayaran 6 mata pajak secara non tunai melalui kanal digital dihadiri oleh Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, Surya Alamsyah dan pimpinan Bank Sumut Cabang Pandan Deddy Rahmansyah Hutabarat, para pelaku usaha dan jajaran Pemkab Tapteng. (Jerry).

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *