Surat DPRD Tapteng Tidak Konsisten, Poin pertama dan kedua Gokil

  • Whatsapp
Ket foto : Kegiatan aksi 30/06/22 dan surat DPRD Tapteng tertanggal 04/7/22

Sinarlintasnews.com – Surat Ketua DPRD Tapteng, Khairul Kiyedi Pasaribu yang menyurati Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian c/q Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk mengganti Yetty Sembiring sebagai Pj Bupati Tapteng penuh polemik.

Pasalanya, Daniel Lumbantobing, SH sebagai salah satu orator pada Aksi 30/6/2022 lalu Menyayangkan sikap yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mengajukan usulan untuk mengganti PJ Bupati Tapanuli Tengah Yetti Sembiring yang dimana DPRD Kabupaten Tapteng sudah menunjukkan Inkonsistensi terhadap Pernyataan yang dikeluarkan setelah aksi demonstrasi masyarakat didepan gedung DPRD kabupaten tapanuli tengah 30 juni 2022.

Bacaan Lainnya

Menurut Daniel, sikap para wakil rakyat Tapteng saat ini membuat masyarakat kabupaten Tapanuli Tengah resah. Bagaimana tidak, usai aksi demo yang dilakukan sejumlah orang pada (30/06/2022) lalu, keesokan harinya, para anggota dewan melakukan konfrensi didepan pintu masuk gedung DPRD Tapteng.

“Saat itu Ketua DPRD Tapteng ini menyatakan hanya sekitar 30 orang massa demonstran yang hadir dan itupun merupakan dari pihak keluarga mantan Bupati yaitu Alm RBS, dan dengan tegas saya pastikan itu kekeliruan yang sangat konyol karena sekelas dewan kabupaten tidak dapat melihat dengan kedatangan ratusan massa demonstran hadir didepan gedung DPRD tapteng dan itu merupakan spontanitas dari kekecewaan masyarakat tapteng saat ini terhadap kepemimpinan PJ Bupati Tapteng dan Para Wakil rakyat Tapteng,” ujar Daniel menyampikan pernyataan Ketua DPRD Tapteng saat itu, Rabu (12/10/22).

Daniel juga mengapresiasi surat edaran yang dikeluarkan langsung oleh PJ Bupati Tapteng karena melarang keras para ASN untuk tidak terlibat politik praktis di pusaran pemerintah Tapteng.

“Ini adalah sikap yang sangat positif, Pj Bupati mengeluarkan surat edaran itu, akan tetapi yang kita sayangkan saat ini adalah sikap para wakil rakyat kita, kenapa mereka justru menyurati Mendagri mengusulkan beberapa nama untuk menggantikan PJ Bupati, saya rasa ini sangat membingungkan kami sebagai masyarakat Tapteng,” Kata Daniel.

Sementara itu, dalam surat yang diterima dari salah satu oknum dari Kemendagri Jakarta, secara jelas tepat pada tanggal (04/07/22) DPRD Tapteng menyurati Mendagri Nomor : 170/500-7/2022 yang ditandatangani Khairul Kiyedi Pasaribu selaku Ketua DPRD Tapteng pada poin pertama menyebutkan bahwa masyarakat yang mengatasnamakan suara masyarakat Tapanuli Tengah tolak PJ. Bupati tapanuli tengah Yetty Sembiring, bukan mewakili suara masyarakat Tapanuli Tengah melainkan cuma kepentingan sekelompok orang yang diduga keluarga mantan Bupati tapanuli tengah Raja Bonaran situmeang, SH., M. Hum;

“Artinya, dalam hal ini tidak perlu mencatut-catut nama mantan Bupati RBS yang sudah meninggal. ini kekanak-kanakan. Perlu saya tegaskan, aksi yang kami lakukan saat itu tidak ada sangkut pautnya dengan RBS. Disini jelas terlihat marwah DPRD Tapanuli Tengah dipertanyakan. Maka saya ajak rakyat hari ini, menandai ke 35 anggota dewan hari ini untuk lebih bijak dalam melakukannya Pemilihan wakil rakyat kita kedepan,” ungkapnya.

Selain itu, Daniel juga menyebutkan, Jangan dikarena salah satu keponakannya Alm RBS turut serta dalam aksi demo lalu lantas menduga aksi tersebut kerjaan keluarga RBS.

“Jangan orang sudah tenang di alam baka digiring-giring, itu tidak beretika namanya”katanya.

Dalam surat DPRD Tapteng tersebut pada poin ke 7 menyebutkan, Kami Pimpinan dan anggota DPRD Tapteng mendukung kepemimpinan Pj Bupati Tapanuli Tengah Yetty Sembiring. Daniel menilai, sikap tersebut merupakan pembodohan publik.

Sehingga menurutnya, dengan dikeluarkannya surat edaran PJ Bupati Tapanuli Tengah tentang netralitas ASN Yang terlibat politik praktis akan diberi sanksi merupakan langkah yang tepat.

“Ini artinya ibu Pj Bupati mau mendengar keluhan masyarakat dan taat pada aturan dan Perundang-undangan. Inilah yang kita herankan kok malah para anggota dewan kita justru mengusulkan ibu PJ untuk diganti, ini kan lucu, berarti kita menduga mereka ini ada kepentingan pribadi, bukan kita yang punya kepentingan sebagaimana pernyataan ketua DPRD Tapteng saat melakukan konfrensi pers,” terang Daniel.

Daniel jua berharap dan mengajak para ASN dan OPD untuk bantu Pj Bupati menegakkan aturan, karena apa yang dilakukan Pj hari ini adalah bentuk kasih sayang dan cinta kasihnya kepada para aparatur, menyelamatkan para ASN dari jeratan hukum.

Penulis : Jerry

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.