MEDAN | Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pencapaian diraih pada tahun pertama kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan Wakil Bupati Mahmud Efendi.
Predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah itu diserahkan langsung oleh Paula Henry Simatupang dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Medan, Jumat (29/5/2026).
Wakil Bupati Mahmud Efendi yang menerima langsung laporan tersebut menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraih Pemkab Tapteng. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan.
“Opini WTP yang diberikan hari ini merupakan buah dari kerja keras, perjuangan, dan sinergi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ini adalah komitmen kami bersama Bupati Masinton Pasaribu dan seluruh jajaran untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah,” ujar Mahmud Efendi.
Ia menegaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, OPD, hingga aparatur pemerintahan di tingkat bawah yang terus mendorong perubahan budaya kerja menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Mahmud juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar tidak menyalahgunakan anggaran dan memastikan setiap program berjalan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.
“Mulai dari tingkat atas hingga ke tingkat desa, kami harapkan seluruh aparatur menerapkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan. Jangan ada lagi yang nakal-nakal. Anggaran harus tepat sasaran dan tepat guna untuk mensejahterakan masyarakat,” tegasnya.
Meski berhasil meraih opini WTP, Pemkab Tapanuli Tengah menegaskan tidak akan berpuas diri. Raihan tersebut akan dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan pengawasan internal dan kualitas pelayanan publik.
“Raihan WTP tahun ini harus memacu semangat dan komitmen kita untuk terus meningkatkan pengelolaan yang lebih baik ke depan. Jangan sampai kita terlena. Esensi utama pemerintah adalah hadir dan melayani kebutuhan masyarakat,” kata Mahmud.
Penyerahan LHP tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara, unsur pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Inspektur Tapteng, serta pejabat struktural BPK dan tamu undangan lainnya.
Pencapaian opini WTP ini menjadi catatan positif bagi Pemkab Tapanuli Tengah di awal masa kepemimpinan Masinton-Mahmud, sekaligus menandai komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.(Jerry).
Tidak ada komentar