Foto: Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. JAKARTA | Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu mengikuti dan menyaksikan penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Masinton mengikuti agenda kenegaraan tersebut di sela-sela pelaksanaan tugas kedinasannya di Jakarta. Sebelumnya, Bupati Tapteng berada di Batam untuk menghadiri kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sumatera di Hotel Radisson Batam, Rabu (12/8/2026) malam.
Usai menghadiri agenda tersebut, Masinton melanjutkan perjalanan ke Jakarta untuk menjalankan sejumlah agenda kedinasan, termasuk kegiatan bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.
“ Saat ini saya masih menjalankan tugas kedinasan di Jakarta. Namun demikian, saya tetap mengikuti dan menyaksikan secara langsung rangkaian Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD, termasuk pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” ujar Masinton.
Sebelumnya, Masinton dijadwalkan menyaksikan kegiatan tersebut bersama jajaran DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun karena masih menjalankan agenda kedinasan di Jakarta, ia menugaskan Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi Lubis untuk hadir bersama jajaran DPRD Tapteng.
Kehadiran Wakil Bupati bersama jajaran DPRD Tapteng menjadi bagian dari partisipasi pemerintah daerah dalam mengikuti agenda kenegaraan sekaligus menyimak arah kebijakan pembangunan nasional yang disampaikan Presiden Prabowo.
Menurut Masinton, pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memahami arah kebijakan nasional sekaligus memastikan program pembangunan daerah tetap sejalan dengan prioritas pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah tentu perlu terus menyelaraskan program dan kebijakan pembangunan daerah dengan arah pembangunan nasional, sehingga berbagai upaya yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat,” katanya.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bekerja berlandaskan amanat UUD 1945, dengan fokus menjaga kepentingan nasional, mengelola kekayaan bangsa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta mengatasi berbagai kesulitan masyarakat.
Prabowo menyampaikan bahwa selama sekitar 21 bulan pemerintahan yang dipimpinnya telah mengambil 121 kebijakan transformatif untuk menangani berbagai persoalan yang selama bertahun-tahun dinilai sulit diselesaikan.
Presiden menekankan bahwa pemerintah tidak boleh sekadar menjelaskan mengapa persoalan belum selesai, melainkan harus berani mengambil keputusan untuk menyelesaikannya.
Salah satu capaian yang disoroti adalah sektor pangan. Pemerintah mengklaim ketahanan pangan nasional dapat dicapai lebih cepat dari target awal. Prabowo juga menyoroti kebijakan perbaikan tata kelola pupuk yang disebut berdampak pada penurunan harga pupuk hingga 20 persen, sekaligus meningkatkan ketersediaannya bagi petani.
Pemerintah juga menekankan peningkatan produksi sejumlah komoditas pangan serta upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Prabowo menyebut kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan menghemat devisa negara.
Selain pangan dan energi, Presiden menyoroti pelaksanaan program makanan bergizi dan bantuan sosial yang menurutnya mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Prabowo juga menegaskan bahwa kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai kemerdekaan secara politik, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kesejahteraan yang dapat dirasakan rakyat.
“Pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri,” tegas Prabowo, seraya menekankan pentingnya gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara dan seluruh elemen masyarakat.
Dalam bidang hukum dan tata kelola pemerintahan, Presiden menekankan pentingnya supremasi hukum, kemandirian lembaga negara, pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Prabowo juga menyampaikan berbagai capaian lembaga negara, termasuk kinerja Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan serta partisipasi DPD RI dalam menghimpun aspirasi masyarakat dari berbagai daerah.
Secara garis besar, pidato Presiden menekankan tiga hal utama, yakni keberanian mengambil keputusan, kerja keras menyelesaikan persoalan rakyat, dan gotong royong seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, arah kebijakan tersebut menjadi rujukan penting dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan daerah agar tetap sejalan dengan prioritas nasional, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat daerah. (Red).
Tidak ada komentar