Tapanuli Tengah | Desakan agar pemerintah pusat menetapkan bencana alam yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pada 25 November 2025 lalu sebagai bencana nasional semakin menguat. Sejumlah pihak menilai skala kerusakan, banyaknya korban jiwa, serta kondisi lapangan yang masih darurat sudah melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah.
Salah satu suara yang angkat bicara adalah Anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan, Samuel Tinambunan. Ia menegaskan bahwa bencana besar yang menghantam tiga provinsi tersebut telah menelan ratusan korban jiwa, menghancurkan ribuan rumah, serta memutus mata pencarian masyarakat. Menurutnya, kondisi ini membutuhkan langkah luar biasa dari pemerintah pusat, bukan hanya penanganan rutin.
“Kita butuh perhatian penuh dari pemerintah pusat. Memang bantuan sudah disalurkan, tetapi masih belum maksimal. Masih banyak warga yang terisolir dan belum tersentuh bantuan,” ujar Samuel kepada wartawan, Sabtu (6/12/25).
Ia menilai bahwa dengan menetapkan status bencana nasional, pemerintah akan memiliki kewenangan dan sumber daya yang lebih besar untuk mempercepat penanganan darurat, pencarian korban, pemulihan infrastruktur, hingga pendampingan sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak.
Di Tapanuli Tengah, situasi masih jauh dari kata pulih. Hingga Sabtu (6/12/25), sebanyak 102 korban jiwa telah ditemukan, sementara puluhan hingga ratusan warga lainnya masih dalam pencarian. Banyak pengungsi masih bertahan di pos penampungan dengan fasilitas terbatas, sementara cuaca yang tidak menentu memperlambat proses evakuasi.
Akses jalan di berbagai titik juga terputus akibat longsor dan banjir bandang. Kondisi ini menghambat pendistribusian logistik, penanganan medis, serta mobilisasi tim SAR.
“Situasi di lapangan menunjukkan kebutuhan yang jauh lebih besar. Penanganan korban, pemulihan infrastruktur, dan percepatan pencarian warga hilang harus menjadi prioritas nasional. Jika status bencana nasional diterapkan, semua upaya penanganan akan lebih terkoordinasi dan menyeluruh,” jelas Samuel.
Samuel menekankan bahwa status bencana nasional bukan sekadar formalitas, tetapi langkah strategis yang dapat mempercepat pemulihan. Melalui status tersebut, pemerintah pusat dapat mengerahkan lebih banyak personel, peralatan, anggaran, termasuk membuka peluang bantuan internasional jika diperlukan.
“Bantuan harus menyeluruh agar keadaan cepat pulih. Masyarakat kita sedang dalam penderitaan dan negara harus hadir sepenuhnya,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah melihat kondisi riil di lapangan dan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Harapan kami, penderitaan masyarakat yang tertimpa musibah ini benar-benar menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kami butuh gerak cepat, tepat, dan maksimal untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa dan memulihkan kehidupan warga,” pungkasnya. (Red).
