Sibolga | Sinarlintasnews.com – Juru bicara keluarga besar Muhammad Fadhil Hutagalung, Mangala Sitanggang meminta agar Pelaksanaan Survei Bacalon Walikota Sibolga tahun 2024 dihentikan.
Permintaan Penghentian sementara survei oleh Poltracking Indonesia terhadap bacalon walikota Sibolga bukan tanpa alasan, hal tersebut karena diduga tidak profesional dan tidak independen sehingga merugikan salah satu bacalon.
“Kami dari tim Fadhil Hutagalung merasa dirugikan dan keberatan dengan survei (Poltreking Indonesia) ini. Instrumen survei ini menurut kami sangat merugikan pihak kami. Dimana, dari beberapa foto Bacalon yang mereka buat di instrumen ini, foto Muhammad Fadhil Thoib Hutagalung menggunakan foto orang lain, dan foto Marojahan Panjaitan menggunakan foto orang lain, kami keberatan dan merasa dirugikan setelah kejadian ini,” ujarnya, Jumat (20/7/24).
Menurutnya, dalam Politik kecurangan bisa saja terjadi, namun pihaknya tidak Suudzon dan menunggu pernyataan sikap dari pihak penyelenggara atau yang memfasilitasi survei.
“Survei ini secara resmi kami ikuti melalui Golkar Kota Sibolga, dan kami sudah ikuti prosedurnya, jadi kami tidak mau suudzon karena kami masih menanti konfirmasi penjelasan dari mereka. Sudah kita lakukan komunikasi, mereka bilang, mereka (Golkar Sibolga) sudah mengonfirmasi (Lembaga Survei) tadi, dan sudah mempertanyakan (Foto Survei) ini ke Poltreking Indonesia, cuma belum ada jawaban kepada mereka (Golkar Sibolga). Sehingga mereka sampaikan kepada kami (Tim Fadhil) tolong bersabar mereka akan selesaikan dulu antara Golkar Kota Sibolga dengan Poltreking Indonesia nya, bagaimana ini terjadi maka kami akan sampaikan kepada Tim Fadhil Hutagalung,” Terang Mangala.
Mangala menjelaskan, Dalam kartu bantu calon walikota Sibolga ada 25 Bacalon, 4 diantaranya tidak memiliki foto sedangkan foto Muhammad Fadhil Thoib Hutagalung dan Marojahan Panjaitan menggunakan foto orang lain.
“Dalam kartu itu 25 orang, dan bisa kita bilang ada 4 calon, yang 3 calon itu pas nama dan fotonya. Kenapa hanya foto Fadhil Hutagalung dan Marojahan Panjaitan yang dibuat foto berbeda. Jadi orang yang mengenal nama dan foto ini akan mempertanyakan, seolah olah kami itu tidak serius, sehingga kami sangat dirugikandirugikan, ” Jelasnya.
Selain itu, Mangala meminta agar Survei yang dilakukan Poltracking Indonesia dihentikan agar foto tersebut tidak tersebar dan harus segera diperbaiki.
“Selama ini kami sudah mengikuti dan menerima hasil surveinya, apapun hasilnya kami Terima, karena kami beranggapan Tim survei ini independen dan profesional. Survei tahap II ini kami dikejutkan dengan kejadian ini, Jangan jangan dalam pertanyaan di survei itu ada yang menyudutkan kami, jadi wajar kami kalau tidak terima. Dengan kejadian ini kami berfikir bahwa Poltracking Indonesia itu tidak lagi independen dan profesional,” Katanya.
Mangala juga menyatakan, saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi dari pihak Poltracking Indonesia yang melakukan survei untuk memberikan penjelasan terkait kesalahan tersebut yang mengakibatkan kerugian besar kepada Muhammad Fadhil Hutagalung dan Marojahan Panjaitan.
“Masih menunggu, tapi nanti kami akan berdiskusi apakah ini kami somasi atau tidak, yang pastinya survei ini harus diberhentikan sebelumnya diperbaharui,” Imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPD II Gilkar Sibolga, Jamil Zeb Tumori yang dikonfirmasi melalui via whatsapp menyampaikan tanggapan Tim Riset Poltracking Kepada DPD Partai Golkar Kota Sibolga.
“Kami menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan foto kandidat yang diukur pada survei DPD Golkar Kota Sibolga. Dapat kami jelaskan, bahwa hari ini Sabtu tanggal 20 Juli 2024 merupakan hari pertama tim survei ke lapangan, hari pertama biasanya hari mengecek kondisi lapangan keseluruhan dari semua surveyor, jika hari pertama berjalan baik, maka akan berlanjut ke hari-hari berikutnya dengan sistem yang sama.
Sampai dengan jam 15.00 WIB, Sabtu 20 Juli 2024, sudah ada 4 data masuk dari responden dari total 400 responden. Sehingga dengan ada permasalahan ini , kami langsung memberhentikan sistem atau database kami sehingga sistem sudah tidak bisa menerima data apapun dari lapangan.
Kami mengambil kebijakan, untuk memulai semua dari awal dengan sistem dan akun-akun yang baru yang telah diperbaharui untuk turun lapangan.
Kami berterima kasih atas masukan dan kontrol dari semua pihak kepada kami agar data kami tetap menjadi data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai metodologi.
Salam,
Tim Riset Poltracking
(Red).
