Tapanuli Tengah – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sibolga–Tapanuli Tengah menyatakan sikap tegas menolak wacana pemerintah terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Penolakan tersebut disampaikan menyikapi munculnya wacana yang didorong sejumlah partai politik pendukung pemerintah, seperti Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, dan PKB, yang disebut tengah bergerilya untuk meloloskan agenda Pilkada tidak langsung melalui DPRD.
Sekretaris Cabang GMNI Sibolga–Tapteng, Sarinah Tiara Suryani Siregar, S.Pi, menegaskan bahwa jika wacana tersebut disetujui, maka secara tidak langsung akan merampas kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya, Senin (12/1/26).
Ia menjelaskan, sejak era kolonial hingga awal reformasi 1998, rakyat hampir tidak memiliki andil dalam pemilihan kepala daerah. Pada masa kolonial hingga 1970-an, kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, periode 1974 hingga reformasi 1999, kepala daerah dipilih DPRD dan diputuskan Presiden.Kemudian, pada 1999 hingga 2004, kepala daerah dipilih DPRD secara murni.
“Namun, sistem tersebut mengabaikan partisipasi warga. Padahal, karena bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat di daerah, kepala daerah seharusnya dipilih langsung oleh rakyat. Prinsip ini sejalan dengan konstitusi kita, yakni kedaulatan rakyat,” ujar Sarinah Tiara.
Sementara itu, kader GMNI Sibolga–Tapteng Julianus Marcia Hia, S.Pi, menilai Pilkada melalui DPRD berpotensi menghambat munculnya pemimpin alternatif di daerah. Menurutnya, kepala daerah akan didominasi oleh figur yang dikehendaki elite politik berkuasa.
“Potensi calon kepala daerah akan selalu berasal dari partai besar, pendukung pemerintah, atau aliansi politik raksasa. Sementara partai kecil hanya dipaksa ikut arus dan tidak bermakna, bahkan partai non-parlemen tidak memiliki hak politik sama sekali,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan kader GMNI lainnya, Sarinah Lenawati Gulo, yang menilai jika kepala daerah dipilih DPRD, maka loyalitasnya akan lebih tertuju kepada partai politik atau fraksi pendukung, bukan kepada rakyat.
“Kebijakan publik akan lebih banyak menguntungkan kepentingan partai penyokong. Kepala daerah akan takut kepada DPRD, bukan takut kepada rakyat,” katanya.
Atas dasar itu, GMNI Sibolga–Tapteng secara tegas menolak pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota melalui DPRD. Menurut Sarinah Tiara, langkah tersebut merupakan bentuk kemunduran demokrasi.
“Pemilihan langsung adalah hasil perjuangan reformasi untuk menjamin kedaulatan rakyat dan akuntabilitas pemimpin. Mengembalikannya ke DPRD berisiko mereduksi suara rakyat dan mencederai semangat reformasi,” pungkasnya. (Red).
