Tapanuli Tengah – Anggota DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) dari Fraksi PDI Perjuangan, Joko Pranata Situmeang, memberikan pernyataan tegas saat menerima perwakilan massa aksi di depan kantor DPRD Tapteng, Kamis (4/9/2025). Aksi tersebut menyoroti penggunaan anggaran, khususnya terkait rencana perayaan Hari Jadi Tapteng ke-80 yang disebut-sebut menelan biaya hingga Rp3 miliar.
Dalam keterangannya, Joko menegaskan bahwa anggaran perayaan HUT Tapteng tersebut sebenarnya belum pernah dibahas secara tuntas di DPRD. Menurutnya, kondisi APBD Tapteng saat ini masih menggunakan mekanisme Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dan pembahasan akan dilakukan kembali saat penyusunan P-APBD bersama Badan Anggaran DPRD.
“Pada saat pembahasan, ada diajukan untuk HUT Rp3 miliar. Maka timbul pertanyaan, ke mana arah anggaran itu? Bahkan kawan-kawan dari Fraksi Gerindra juga menegaskan bahwa Pak Prabowo Subianto jelas melarang penyelenggaraan acara seremonial yang tidak prioritas. Tiba-tiba pembahasan pun tidak dilanjutkan,” tegas Joko.
Ia menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan sejak awal konsisten bersikap sebagai penyeimbang, agar tidak ada kebijakan yang justru menjerumuskan Bupati Tapteng dalam masalah hukum.
“Kami selalu menyatakan, kami tidak mau Bupati Tapteng masuk penjara. Maka kami tegaskan, fraksi PDI Perjuangan tidak mau membodohi rakyat, tidak mau menggiring opini seakan-akan DPRD yang salah atau Bupati yang salah. Semua harus jelas dan transparan,” ucapnya.
Joko juga mengungkapkan persoalan serius dalam struktur APBD Tapteng. Menurutnya, porsi belanja pegawai telah mencapai 37 persen, jauh di atas ketentuan yang dianjurkan pemerintah pusat sebesar 30 persen. Hal ini, kata Joko, menjadi salah satu penyebab ketidakstabilan fiskal daerah.
“Karena otonom itu adalah kemandirian fiskal. Solusi bukan dengan merumahkan TKS, tetapi dengan bekerja sama antara legislatif dan eksekutif untuk meminta tambahan dana dari pusat. Kita butuh minimal Rp1,7 triliun agar Tapteng bisa benar-benar mandiri secara fiskal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Joko mengingatkan bahaya berlarut-larutnya penggunaan Perkada tanpa pembahasan DPRD. Ia mencontohkan kasus di Kabupaten Humbang Hasundutan, yang disebut-sebut bertahun-tahun menggunakan Perkada, padahal faktanya hanya satu tahun dan tetap menimbulkan persoalan hukum.
“Perkada itu melepaskan pertanggungjawaban dari DPRD, dan itu rawan. Karena itu saya luruskan agar masyarakat jangan sampai digiring pada pemahaman yang salah. Kami di PDI Perjuangan tetap konsisten mengawal pemerintahan agar tidak terjadi mis-komunikasi, agar tidak ada yang merasa dibodohi,” pungkasnya. (Jerry).
