x

63 Pj Kades Tapteng Jadi Sorotan, Dugaan Pengaturan Nama Calon Seret Sekretaris Dinas PMD

waktu baca 3 menit
Sabtu, 14 Nov 2026 22:01 sinarlintas

Sinarlintasnews.com | Proses penjaringan 63 calon Penjabat (Pj) Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menuai sorotan. Mekanisme penjaringan tersebut dipertanyakan setelah muncul dugaan adanya pengaturan nama-nama calon tertentu, dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tapteng, Ernita Naibaho, disebut-sebut mengambil peran dominan dalam proses tersebut.

Sorotan ini mencuat menyusul dugaan ketidaksesuaian antara calon yang dijaring dengan ketentuan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tapteng Nomor 400.10/4373/2026 tertanggal 9 September 2026.

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa calon Pj Kades harus berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Tapteng, serta tidak berasal dari kalangan guru dan tenaga kesehatan.

Namun, informasi yang dihimpun menyebutkan sejumlah nama dari kalangan guru dan tenaga kesehatan diduga tetap masuk dalam proses penjaringan. Nama-nama tersebut disebut berasal dari sejumlah wilayah, termasuk Dapil III dan Dapil IV.

Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum dalam mengarahkan nama-nama calon yang akan mengisi jabatan Pj Kades.

“Ada bang, dari Kolang ada beberapa calon dari guru. Begitu juga dari Dapil empat, ada guru dan orang kesehatan. Kami pun bingung. Seakan-akan Sekretaris yang mengatur semuanya. Ada apa sebenarnya dalam penjaringan Pj Kades ini?” ungkap sumber tersebut.

Sumber itu meminta Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, turun tangan memastikan seluruh tahapan penjaringan berjalan sesuai ketentuan. Ia juga berharap tidak ada pihak yang memanfaatkan proses tersebut untuk mengakomodasi kepentingan kelompok atau orang-orang tertentu.

Persoalan ini semakin mengundang tanda tanya setelah pada Sabtu (14/11/2026), sejumlah calon Pj Kades dan Pelaksana Harian (Plh) Kades dari berbagai wilayah disebut berkumpul di lingkungan Kantor Bupati Tapteng untuk mengikuti pengarahan terkait pengajuan Dana Desa.

Kehadiran sejumlah calon Pj Kades yang disebut belum menerima Surat Keputusan (SK) penugasan turut memunculkan pertanyaan mengenai kapasitas dan kewenangan mereka dalam kegiatan tersebut.

“Banyak di sini sekarang calon Pj Kades dan para Plh Kades dari seluruh kabupaten hadir untuk pengajuan Dana Desa. Yang belum menerima SK saja sudah ada di sini. Kami pun bingung siapa sebenarnya yang berwenang memberikan arahan,” kata sumber kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).

Situasi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar, mulai dari dasar hukum pelaksanaan pengarahan, kapasitas calon Pj Kades yang belum menerima SK, hingga batas kewenangan Plh Kades dalam mengurus administrasi Dana Desa.

Transparansi dan Kewenangan Dipertanyakan

Penjaringan 63 Pj Kades bukan sekadar proses pengisian jabatan pemerintahan desa. Proses tersebut menyangkut kepastian administrasi, legalitas kewenangan, serta tata kelola pemerintahan desa yang harus berjalan sesuai aturan.

Karena itu, dugaan masuknya calon dari unsur guru dan tenaga kesehatan, apabila terbukti bertentangan dengan surat edaran yang berlaku, perlu segera diklarifikasi dan dievaluasi oleh pemerintah daerah.

Bupati Masinton Pasaribu juga diharapkan memastikan proses penjaringan berlangsung transparan, objektif, dan tidak didominasi oleh kepentingan pihak tertentu. Penetapan pejabat pemerintahan desa harus didasarkan pada persyaratan dan mekanisme resmi, bukan atas pertimbangan kedekatan maupun kepentingan personal.

Di tengah komitmen Pemkab Tapteng mewujudkan visi Tapteng Naik Kelas dan Adil untuk Semua, persoalan ini menjadi ujian terhadap konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas birokrasi.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Sekretaris Dinas PMD Tapteng, Ernita Naibaho, telah dilakukan melalui sambungan telepon seluler dan pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan jawaban maupun tanggapan.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga keberimbangan informasi dan akurasi pemberitaan. (Red).

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA
x
x