Pemkab Tapteng Tetapkan Tanggap Darurat Banjir di Tukka dan Badiri Selama 14 Hari
SinarlintasPemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Banjir untuk Kecamatan Tukka dan Kecamatan Badiri selama 14 hari, terhitung sejak 27 September hingga 10 Oktober 2026. Penetapan ini dilakukan menyusul banjir susulan yang melanda kedua kecamatan tersebut pada Sabtu (26/9/2026).
Keputusan tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, SH, MH, saat memimpin Rapat Koordinasi Penetapan Status Tanggap Darurat di Ruang Rapat Cendrawasih, Kantor Bupati Tapteng, Pandan, Rabu (30/9/2026).
Banjir susulan dipicu tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena sejumlah sarana dan prasarana publik masih dalam proses pemulihan pascabencana sebelumnya.
Dalam rapat tersebut, Bupati Masinton menegaskan bahwa penetapan status tanggap darurat menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait untuk mempercepat penanganan bencana, termasuk evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan akses masyarakat terdampak.
“Penanganan bencana harus dilakukan secara bersama-sama, terpadu, dan terkoordinasi agar masyarakat yang terdampak dapat segera memperoleh bantuan dan pelayanan yang dibutuhkan. Tanggap darurat kita putuskan hari ini agar kita punya payung hukum dan bisa segera bergerak cepat di lapangan,” ujar Masinton.
Ia juga mengingatkan bahwa bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem tengah melanda berbagai wilayah di Indonesia, termasuk sejumlah daerah di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
Menurutnya, situasi tersebut membutuhkan kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal hingga unsur masyarakat.
“Kondisi ini adalah ujian bersama. Kuncinya adalah kebersamaan dan tidak saling menyalahkan. Tugas kita semua, baik Pemkab, Forkopimda, hingga instansi vertikal adalah bekerja fokus demi satu tujuan membantu masyarakat Tapanuli Tengah yang sedang tertimpa musibah,” tegasnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemkab Tapteng merumuskan sejumlah langkah penanganan darurat. Salah satu prioritasnya adalah menyiapkan lokasi evakuasi dan fasilitas pengungsian bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan banjir.
Untuk Kecamatan Tukka, konsentrasi evakuasi diarahkan ke sejumlah titik, antara lain Desa/Kelurahan Bonalumban, Hutanabolon, dan Sipange.
Dinas Sosial bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dengan dukungan personel TNI/Polri dan Basarnas, diinstruksikan segera menyiapkan tenda pengungsian beserta fasilitas pendukung.
Setiap lokasi pengungsian harus dilengkapi standar operasional prosedur (SOP), termasuk ketersediaan genset, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), air bersih, serta dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.
Selain evakuasi, Pemkab Tapteng juga menyoroti terputusnya sejumlah jembatan penghubung yang menyebabkan akses menuju permukiman warga terganggu, bahkan mengisolasi sejumlah wilayah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah menginstruksikan pembangunan jembatan darurat berbahan kayu secara gotong royong sembari menunggu penanganan permanen oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Di sektor kelistrikan, Pemkab Tapteng berkoordinasi dengan pimpinan PT PLN wilayah Sibolga–Tapanuli Tengah guna mendorong penyambungan listrik ke kawasan hunian sementara dan hunian tetap.
Sementara itu, Perum Bulog dan Pertamina diminta mendukung ketersediaan logistik, terutama beras, bahan pangan, serta gas untuk kebutuhan dapur umum. Ketersediaan listrik juga menjadi bagian dari dukungan terhadap kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat.
Untuk mengantisipasi banjir susulan, BMKG Stasiun Meteorologi Pinangsori diminta memberikan pembaruan informasi prakiraan cuaca secara berkala kepada Satuan Tugas Penanggulangan Bencana. Informasi tersebut diharapkan menjadi dasar peringatan dini dan langkah antisipasi terhadap potensi hujan dengan intensitas tinggi.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Efendi, SH, Dandim 0211/TT Letkol Arh Wahyu Hidayat, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Drs. Binsar TH Sitanggang, M.SP, serta unsur Forkopimda dan perwakilan instansi vertikal.
Hadir pula Kepala BMKG Stasiun Pinangsori, Kepala Pos SAR Sibolga, pimpinan PT PLN wilayah Sibolga–Tapanuli Tengah, perwakilan Bulog dan Pertamina Sibolga, para staf ahli bupati, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Plt. Kepala BPBD, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Turut hadir perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Kepala Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Satpol PP, Bagian Hukum, camat Tukka dan Badiri, para kepala desa/lurah di kedua kecamatan, Direktur PDAM Mual Nauli, serta unsur TNI dan Polri.
Melalui penetapan status tanggap darurat tersebut, Pemkab Tapteng menegaskan perlunya percepatan penanganan di lapangan dengan mengutamakan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, pembukaan akses wilayah yang terputus, serta kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan banjir susulan.
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar