Dituding Minta Uang Jasa Ketuk, DPRD Sibolga Tempuh Jalur Hukum Jika Tak Segera Minta Maaf

  • Whatsapp
Ket foto : Ketua DPRD Kota Sibolga, Ahmad Syukri Nazri Penarik dan Wakil Pimpinan DPRD Kota Sibolga, Jamil Zeb Tumori didampingi Anggota DPRD Kota Sibolga Herman Sinambela beserta Obbie Putra Hutagaol, saat memberikan keterangan terkait pemberitaan di salah satu media online

Sibolga | Sinarlintasnews.com – Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Jamil Zeb Tumori membantah dan merasa keberatan sehubungan dengan adanya pemberitaan disalah satu media Online yang diduga menghina lembaga DPRD Kota Sibolga.

“Tadi sudah disampaikan saudara Herman, selaku yang membawakan rekanan PT TSM. Dan Herman sudah bersaksi bahwa tidak ada pimpinan DPRD Kota Sibolga menerima uang. untuk program-program, tentu ada mekanisme atau prosedur yang harus dilalui dalam penganggaran proyek pemerintah, dan terakhir adalah di banggar. Semua anggota banggar memutuskan tentang program,” kata Jamil, Senin (5/12/22).

Bacaan Lainnya

Ia menyebutkan, pihak PT TSM pada pelaksanaan
Pekerjaan telah melampaui batas waktu hingga dikenakan pembayaran denda. Hal tersebut dibuktikan uang setotan pembayaran denda ke Bank Sumut sebesar Rp 38,658 juta, selanjutnya uang tersebut disetorkan ke kas pemerintah pada tanggal 30 Nopember 2022 lalu.

“Kami minta Direktur PT TSM agar mengklarifikasi pemberitaan yang ditimbulkan oleh Wadir dan meminta maaf. Dan apabila tidak ada klarifikasi dan permohonan maaf dari PT TSM selama 2x 24 jam, maka Ketua DPRD Sibolga akan melaporkan hal ini ke pihak kepolisian,” ucap Jamil.

Jamil juga meminta agar Dinas BPKPAD Kota Sibolga untuk tidak mencairkan anggaran yang sudah masuk. Ketua DPRD Kota Sibolga sudah memberikan surat tugas kepada anggota DPRD Kota Sibolga untuk mengecek kualitas pekerjaan dan jumlah yang sebenarnya.

Sementara dari keterangan, Herman Sinambela Anggota DPRD Kota Sibolga sebelumnya menjelaskan bahwa tidak ada menerima uang sepeserpun dari pihak rekanan PT TSM.

“Itu tidak benar, kami tidak ada menerima uang pihak rekanan PT TSM,” jelas Herman.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Sibolga, Ahmad Syukri Nazri Penarik dan Jamil Zeb Tumori didampingi Anggota DPRD Kota Sibolga Herman Sinambela beserta Obbie Putra Hutagaol membantah terkait adanya pemberitaan pada salah satu media, yang berjudul diduga salah satu unsur oknum pimpinan DPRD Kota Sibolga minta jasa uang ketuk proyek kepada kontraktor Dikbud sebesar Rp 300 juta.

Ahmad Syukri Nazri Penarik menjelaskan persoalan tersebut terjadi tahun 2021 lalu, saat itu, Ahmad Syukri meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat dan Kepala BPKPAD Kota Sibolga untuk menyelesaikan permasalahan rekanan PT TSM sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

“Waktu itu, kami bertemu dengan pihak rekanan kemudian menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Keuangan dan Kepala Inspektorat di ruangan saya. Dalam pertemuan itu saya mempertanyakan kenapa belum diselesaikan. Ternyata, karena pengerjaan proyek sudah lewat tahun, dana tersebut ditarik kembali ke pusat. Makanya tidak ada pembayaran di tahun 2021,” terangnya.

Lanjutnya, setelah pertemuan itu hingga saat ini tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan pihak rekanan PT TSM. Dan juga memastikan dirinya, ajudan maupun supirnya tidak ada menerima sejumlah uang dari pihak rekanan PT TSM.

“Ini sudah mencoreng nama baik saya dan juga lembaga DPRD Kota Sibolga. Maka itu, saya pastikan akan menempuh jalur hukum dan melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib. Dan saya juga sudah sampaikan kepada anggota DPRD Kota Sibolga untuk mengecek pekerjaan itu,” tegas Ahmad Syukri.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.