Usulan Pergantian Pj Bupati, DPRD Tapteng Diduga Kurang Paham Aturan

  • Whatsapp
Ket foto : Kantor DPRD Tapteng dan Pj Bupati Tapanuli Tengah Yetty Sembiring (foto istimewa)

Tapanuli Tengah | Sinarlintasnews.com – Anggota DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) diduga kurang memahami Peraturan Pemerintah terkait pengusulan pergantian Pj Bupati Tapanuli Tengah Yetty Sembiring.

Pasalnya, Surat DPRD Tapteng yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Tapteng Khairul Kiyedi Pasaribu kepada Menteri Dalam Negeri keliru dan terkesan menyalah gunakan jabatan dan melanggar Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Bacaan Lainnya

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD terkait Mekanisme pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada umumnya adalah ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan dari DPRD Provinsi, sebagai hasil Rapat Paripurna, melalui Menteri Dalam Negeri (untuk Gubernur dan/atau Wakil Gubernur) atau ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai hasil paripurna, melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota).

Dijelaskan Pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota yang dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah atau tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atau melakukan perbuatan tercela diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD Kabupaten/Kota bahwa Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, dan/atau melakukan perbuatan tercela.

Pendapat DPRD dimaksud diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit 54 dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Pendapat DPRD tersebut diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Agung paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD diterima, serta putusannya bersifat final.

Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota terbukti melakukan perbuatan tersebut, pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul kepada Menteri Dalam Negeri untuk pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota.“ Menteri Dalam Negeri wajib memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota paling lambat 30 hari sejak menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD.

Sementara dalam PP No. 12 Tahun 2018, kewenangan DPRD menjadi lebih luas. Salah satu kewenangan terpenting, DPRD berhak mengangkat dan menghentikan kepala daerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Melalui PP tersebut, pemerintah memberikan kewenangan lebih kepada DPRD dalam menjalankan fungsinya di tingkat daerah.

Salah satu poin dalam aturan tersebut, DPRD berhak memilih Kepala dan Wakil Kepala Daerah saat terjadi kekosongan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan. Selain itu, DPRD juga berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri. Lalu, DPRD juga berwenang mengangkat dan memberhentikan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud diselenggarakan dalam rapat paripurna, dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD,” demikian bunyi Pasal 24 ayat (1,2)
“Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri, pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat,” demikian bunyi Pasal 25 ayat (1 dan 2) PP ini.

Menimbang Surat DPRD Tapteng yang menyurati langsung Menteri Dalam Negeri R I. c/q Direktur Jenderal Otonomi Daerah tertanggal 29 September 2022 dengan bunyi;

Merujuk Surat kami Nomor 170/870 /2022 tanggal 29 September 2022 Hal Usul Pemberhentian Pj. Bupati Tapanuli Tengah, dalam surat tersebut dapat kami sampaikan bahwa selama kepemimpinan Pj. Bupati Tapanuli Tengah dinilai kurang baik, yang menyebabkan koordinasi dan birokrasi tidak berjalan dengan baik, sehingga keterlambatan proses administrasi surat menyurat oleh OPD dikarenakan lambatnya proses penandatanganan surat-surat oleh Pj.Bupati Tapanuli Tengah mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan tugas-tugas cari beberapa OPD, termasuk diantaranya yang menyangkut program/kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dengan memperhatikan Usul Rekomendasi Gabungan Komisi dan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, apabila diperkenankan diperkenankan dengan ini kami usulkan nama-nama pengganti Pj. Bupati Tapanuli Tengah sebagai berikut;

a. Sdr. Rahmat Saleh Jambak, S.STP,MSi, Jabatan: Kepsia BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah.

b Sdr. Herman Suwito, S.STP, M.M., Jabatan: Pit. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

c. Sdr. Dr.H.Agus Tripriyono, S.E, M.Si/Ak,CA Jabatan : Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan,Aset dan SDA. Surat tersebut dinai keliru dan tidak sesuai Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut diatas, harusnya dilakukan berdasarkan usulan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai hasil paripurna, melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota).

Penulis : Jerry

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.