Usulan DPRD Tapteng Ganti Pj Bupati, Gerakan 30/06/22 menilai Kepentingan Pribadi Bukan Kepentingan Masyarakat

  • Whatsapp
Ket Foto : Demakson Tampubolon selaku Aktivis buruh (kiri) dan Naswar Perwira Pasaribu selaku Kordinator Aksi 30/06/22 (Kanan).

Tapanuli Tengah | Sinarlintasnews.com – DPRD Tapanuli Tengah dinilai kurang profesional dalam mengambil sebuah sikap dan keputusan dalam menjalankan roda pemerintahan di legislatif.

Hal tersebut disampaikan Demakson Tampubolon sebagai aktivis buruh didampingi Naswar Perwira Pasaribu yang saat itu sebagai Kordinator aksi 30/06/22 yang turun kejalan menyuarakan agar Yetty Sembiring dicopot sebagai Pj Bupati namun dibantah habis oleh Anggota DPRD Tapteng.

Bacaan Lainnya

Ket foto: Gerakan Aksi 30/06/22 yang turun kejalan menyampaikan tuntutan didepan gedung DPRD Tapteng tentang kinerja Pj Bupati Tapanuli Tengah

Menurut Demakson, beredarnya berita tentang Ketua DPRD Tapteng, Khairul Kiyedi Pasaribu yang menyurati Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian c/q Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk mengganti Yetty Sembiring sebagai Pj Bupati Tapteng sangat tidak logika dan terkesan kepentingan pribadi bukan kepentingan masyarakat.

“Sikap anggota dewan ini kami nilai sangat aneh, dimana ibu Pj ini sudah mulai kelihatan kinerjanya, sudah mulai menunjukkan sikap netralitas justru Ketua DPRD tidak berterima dan malah mengusulkan agar ibu Pj ini diganti, ada apa dibalik ini ya kan.? Kata Demakson, Rabu (12/10/22).

Dikatakannya, Sebelumnya mereka mengakui telah menyuarakan dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Tapteng karena mereka menilai Yetty Sembiring tidak netral dalam menjalankan roda pemerintahan, akan tetapi seiring berjalannya waktu Pj Bupati akhirnya mendengar keluhan dan harapan masyarakat sebagaimana disampaikan dalam aksi (30/0622) lalu.

“Harusnya DPRD itu mendukung langkah dan kebijakan Pj Bupati. Sewaktu kami demo DPRD dengan tegas membantahkan semua tuntutan kami, bahkan kami disarankan agar dilaporkan saat itu. sekarang seperti kita tau, ibu Pj sudah mendengarkan keluhan yang kami sampaikan dan sekarang Pj Bupati sudah bekerja sesuai aturan, bahkan mengeluarkan Surat edaran tentang netralitas kepada ASN sebagai bukti bahwa Pj Bupati menanamkan kepada ASN agar benar-benar bekerja dan tidak terkontaminasi dengan politik,” Jelasnya.

Hal yang senada juga disampaikan Naswar Perwira, menurutnya sikap DPRD Tapteng dapat menyebabkan kordinasi dan birokrasi tidak berjalan dengan baik.

“Seperti kita tau, Dalam pemberitaan yang beredar itu DPRD menyebutkan adanya keterlambatan proses administrasi surat menyurat oleh OPD dikarenakan lambatnya proses penandatanganan surat-surat oleh Pj Bupati Tapteng mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan tugas-tugas dari beberapa OPD, Termasuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bagaimana Pj Bupati bisa leluasa untuk menjalankan program jika tidak sejalan dengan Legislatif, logika donk,” ujar Naswar.

Selain itu, Naswar juga merasa ada keanehan dalam surat tersebut, DPRD Tapteng mengusulkan 3 nama pengganti Pj Bupati Tapteng, yaitu 1. Rahmat Saleh Jambak yang saat ini menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Tapteng, 2. Herman Suwito yang saat ini menjabat sebagai Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Tapteng, 3. Agus Tripriyono yang saat ini menjabat sebagai Staff Ahli Gubernur Sumut, bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA.

“Disini sudah jelas kita menilai ada kepentingan pribadi, DPRD mengusulkan agar Pj Bupati diganti, tapi dibalik itu DPRD juga mengusulkan 3 nama sebagai calon pengganti, kita menduga ada permainan disini, bisa jadi ada kesepakatan atau kerjasama antara DPRD Tapteng dengan ketiga nama yang diusulkan ini, kita kan gak tau ya kan,” ujar Naswar.

Disisi lain, Demakson Tampubolon dan juga Naswar Perwira Pasaribu meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar mempertimbangkan keputusan anggota DPRD Tapteng tersebut, sebab mereka menilai Yetty Sembiring sebenarnya sudah tepat melakukan kordinasi dan birokrasi, hanya saja kita menduga DPRD Tapteng tidak mendukung, hingga akhirnya berjalan dengan lambat.

“Kami selaku masyarakat Tapteng meminta kepada bapak Tito Karnavian agar mempertimbangkan surat DPRD Tapteng, karena kuat dugaan kami itu kepentingan pribadi atau kepentingan sekelompok pejabat bukan kepentingan masyarakat,” harap Naswar sambil berkata Hidup Perjuangan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.