Sibolga | Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM pada Sabtu (03/9/2022) kemarin, mendapat penolakan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tapanuli Tengah.
Sekretaris DPD KNPI Tapteng, Raju Firmanda Hutagalung kepada mendia mengatakan, alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena subsidi BBM membebani APBN dinilai mencederai esensi berbangsa dan bernegara.
Menyikapi kenaikan harga BBM yang diumumkan presiden tersebut, Raju mengatakan, esensi dasar dari pengelolaan seluruh potensi negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Dengan demikian, selama seluruhnya diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka tidak ada istilah Subsidi membebani APBN.
Menurut Raju, Jika negara telah “berani” mengatakan subsidi sebagai beban negara, maka itu sama artinya, negara menganggap rakyat adalah sumber dari semua masalah bangsa yang ada.
“Padahal, negara dibentuk dan berdiri untuk memperjuangkan hak-hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan, kini kok dijadikan kambing hitam untuk menaikkan BBM” terang Raju, Senin (5/9/22).
Dari seluruh aspek pembangunan yang sedang digalakkan pemerintah, rakyat adalah prioritas utamanya. Dengan kata lain, saat hak-hak rakyat sudah terpenuhi dengan baik, barulah pemerintah memikirkan hal-hal lain.
“Jadi jangan dibalik,” kata kader HMI Sibolga Tapteng ini.
Dikatakannya, Negara tidak bisa berpandangan seolah-olah jika APBN itu seluruhnya diperuntukkan untuk subsidi adalah satu hal yang berlebihan. Seandainya selama ini memang meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, mempermudah mendapatkan kebutuhan sehari-hari, maka itu bukan sesuatu yang keliru.
“Jika selama ini lebih banyak dinikmati oleh kalangan ekonomi menengah ke atas, maka jangan orang miskin yang jadi korban. Pemerintah harus menciptakan sebuah sistem agar subsidi BBM selama ini tepat sasaran. Memberikan BLT kepada warga miskin sebagai akibat dari kenaikan harga BBM bukan solusi,”kata Raju.
Keputusan pemerintah tersebut menurut Jaju Itu diduga hanya akal-akalan pemerintah saja. Karena tidak mungkin pasca kenaikan harga BBM dan selama itu pula rakyat miskin akan menerima subsidi.
“paling hanya untuk beberapa kali pencairan, setelah itu subsidinya di stop, kan begitu, jika setiap APBN terbebani, solusinya adalah menaikkan harga BBM, maka sebaiknya pejabat-pejabat terkait mundur saja. Ganti sama yang lebih berkompoten,” terangnya.
Menanggapi keputusan menaikkan harga BBM tersebut, DPD KNPI Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan menolak dengan tegas, dan meminta pemerintah harus membatalkan.
“Kami dari KNPI akan menyurati secara resmi lembaga negara terkait untuk menyampaikan sikap tegas penolakan ini,” pingkasnya.
