Mendagri Perintahkan Wali kota Subulussalam Kembalikan Jabatan 204 ASN Yang Dimutasi

  • Whatsapp
Wakil Walikota Sunulussalam Drs. Salmaza, M.Ap saat menyerahkan SK para Kepala sekolah yang dimitasi walikota sebelunya

Sinarlintasnews.com | Subulussalam – Wakil Wali Kota Subulussalam Salmaza, M.Ap menyerahkan sebanyak 204 SK pengembalian tugas kepada ASN yang dimutasi oleh Walikota sebelumya Merah Sakti. karena di anggap tidak sah/cacat Hukum. Mendagri memerintahkan pengembalian jabatan ke semula karena dianggap cacat demi hukum.

Sebanyak 204 ASN itu terdiri dari 110 jabatan fungsional, yakni guru SD hingga SMP, serta pengawas sekolah dan 94 jabatan struktural yakni kepala sekolah SD dan MP.

BACA JUGA : Ketua IMKR-Sumut Minta PT MSSB/ASN Segera Selesaikan Permaslahan Ganti Rugi Lahan Warga Sesuai Janji

BACA JUGA : Walikota Subulussalam Kucurkan Anggran Bangun Desa Kumuh

Dalam sambutannya Walikota Subulussalam Affan Alfian melalui Plt. Kepala Disdikbud Sairun, S.Ag mengatakan keputusan ini harus diambil penuh dengan konsekuensi berdasarkan Surat Plt Gubernur Aceh dengan Nomor : 800/002/2019, tertanggal 9 Januari 2019 prihal pejabat sekruktural di lingkuangan kota Subulussalam melalui surat Menteri Dalam Negeri nomor 800/9674/ tgl 11 Desember 2018. Perihal tangapan susuna pejabat sektural di lingkup kota subulussalam.

“Ini murni penegakan aturan dan perundang-undangan, supaya tidak ada persepsi negatif. Semuanya kita kembalikan pada posisi semula sesuai dengan SK wali kota,” Ujarnya Aula LPSE, Setdako Subulussalam, Jumat (28/6/2019).

Kepala Dinas Pendidikan kota Subulussalam, Sairun, S,Ag menyerahkan SK parabkepala sekolah yang dikemalikan jabatannyatSairun juga menyatakan, dalam waktu dekat ini akan melakukan evaluasi dengan turun langsung kelapangan memantau kedisplinan kinerja para guru.”Kita berharap kepala sekolah yang baru saja di kembalaikan bekerja dengan maksimal,”katanya

Dikatakannya, selain tujuan memantau kinerja para guru di lima kecamatan, juga bertujuan untuk melakukan musyawarah pendataan yang efektif baik dibidang ketenangan maupun prasarana dengan melakukan pengecekan dinsetiap sekolah, karena banyak bermunculan berbagai persoalan yang tidak benar keberadaannya.

“Contohnya kantor perpustakaan, didalam laporan dinyatakan itu ada, tapi begitu kita chek itu tidak ada. Apa bila ada temuan yang kami dapatkan, akan ditindak tegas. Apa bila tidak siap kerja kami akan berhentikan, atau buat pengunduran diri,”tegas Sairun. (Udin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.